Berjibaku Menolak Tambang, Selamatkan Bumi Lumajang untuk Masa Depan

Sen, 28 Nov 2016 12:15 WIB

  Berita -

 desa wotgalih pasir besi lumajang pertambangan lumajang

lumajang

Alat berat (loader) sedang melakukan perataan gumuk/gunung pasir untuk pelebaran jalan dan arena pacuan kuda di pesisir Desa Wotgalih (19/11). (Foto: Qhufron).

Alat berat (loader) sedang melakukan perataan gumuk/gunung pasir untuk pelebaran jalan dan arena pacuan kuda di pesisir Desa Wotgalih (19/11). Warga khawatir aktivitas ini akan merusak ekologi pesisir. (Foto: Qhufron).

Oleh : Qhufron

Wartahijau – Lubang-lubang bekas penambangan pasir besi masih menganga di pesisir pantai Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, Jawa Timur. Masih membekas dalam ingatan warga, ketika pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, penambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT Antam (Aneka Tambang) telah mencabik-cabik alam pesisir pantai di desa mereka.

Gunung pasir rata dengan tanah, rembesan air laut pun masuk ke area persawahan, para petani meringis, sawah yang menjadi sumber penghidupan mereka tak bisa ditanami lagi. Dampak lainnya, genteng-genteng rumah warga yang tinggal di dekat pantai acap melayang, karena kencangnya angin laut yang tidak lagi terhalang oleh gunung pasir.

Benteng alam yang menjadi pelindung dari angin laut dan tsunami hilang. Padahal, saat terjadi bencana tsunami di pesisir Banyuwangi tahun 1994, gunung pasir telah menyelamatkan masyarakat Desa Wotgalih dari sapuan air laut. “Andaikan tidak ada gunung pasir, pasti ombak laut karena gelombang tsunami tersebut bisa menyapu sampai ke pemukiman warga,” ungkap H. Artiwan, warga Desa Wotgalih.

Alasan ini yang membuat warga bergejolak, penolakan penambangan pasir besi mulai disuarakan, Forum Masyarakat Wotgalih (Foswot) menjadi wadah solidaritas dan perjuangan masyarakat mempertahankan lingkungan. Namun penolakan warga terhadap penambangan pasir besi tidak pernah ditanggapi serius oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

“Pemerintah Desa Wotgalih dan Pemerintah Kabupaten Lumajang dirasakan kurang mendukung gerakan penolakan tambang, mereka terkesan diam dan tidak mau tahu akan aksi penolakan warga. Bahkan terkesan tetap memaksakan kehendak untuk mendukung pertambangan tersebut,” tutur Abdul Majid Ridwan (36), warga Dusun Meleman, Desa Wotgalih.

Setelah penambangan pasir besi oleh PT Antam berakhir pada tahun 2004, nyatanya belum bisa membuat wilayah Desa Wotgalih terbebas dari ancaman pertambangan pasir besi. Upaya pendekatan hingga pola-pola intimidasi kepada masyarakat masih terus dilakukan, tujuannya agar masyarakat mau menerima pertambangan pasir besi di desanya.

Dalam kurun waktu tahun 2010 – 2013, ada beberapa kejadian yang dianggap oleh masyarakat menjadi pola-pola untuk mengkerdilkan perlawanan masyarakat. Empat warga yang menjadi tokoh penolakan tambang pernah diganjar vonis lima bulan penjara, dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan kepada seorang warga yang pro tambang.

Sahid, Koordinator Lapangan Foswot, bahkan menjadi korban pembacokan oleh warga pro penambangan pasir besi dan preman bayaran. Kejadian ini membuat gelombang penolakan warga Desa Wotgalih terhadap penambangan pasir besi semakin membesar.

Beberapa lembaga dan organisasi seperti Laskar Hijau, Walhi, Jatam, LBH Surabaya, Pusham UNAIR, Komnas HAM, Kompolnas dan Ombudsman, membantu masyarakat dalam mengkoordinasikan perlawanan dan advokasi masyarakat.

“Laskar Hijau menjadi penasihat dan pendamping langsung dari masyarakat dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama, para ustad dan kyai di Desa Wotgalih,” tambah Abdul Majid Ridwan.

PT Antam saat ini memegang izin melalui SK Bupati Lumajang Nomor 188.45 / 225 / 427.12 / 2010. Dengan luasan kawasan konsesi 462,2 hektar. WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) kawasan ini untuk jenis tambang pasir besi. Ijin ini merupakan IUP (Izun Usaha Pertambangan) dengan status operasi produksi. Diperpanjang melaui SK perubahan yang dikeluarkan Bupati Lumajang pada 26 Mei 2011 untuk masa hingga 2021.

Selain diberikan konsesi kepada PT Antam, saat ini di kawasan Desa Wotgalih juga masuk dalam konsesi pertambangan yang diberikan kepada PT IMMS dengan area seluas 2.744,21 hektar pada 8 agustus 2012 untuk masa berlaku hingga 8 agustus 2022. Kawasan seluas ini di pesisir selatan Lumajang meliputi 13 desa di 6 kecamatan. WIUP untuk pertambangan pasir besi.

Baca juga : Pesisir Lumajang Kembali Memanas

Mengetahui wilayah Desa Wotgalih masih masuk dalam wilayah konsesi pertambangan pasir besi, solidaritas warga untuk menolak pertambangan terus berlanjut. Masyarakat berjuang menjaga alam dan lingkungannya agar potensi sumber daya alam di desanya tidak rusak akibat aktivitas pertambangan.

Sebelum adanya penambangan pasir besi oleh PT Antam tahun 1999, daerah pesisir pantai selatan Desa Wotgalih merupakan daerah pertanian yang subur untuk penanaman tebu dan padi laut yang hanya bisa tumbuh di pesisir pantai Wotgalih. Masyarakat juga memanfaatkannya untuk tanaman semangka, kacang-kacangan dan tanaman pangan lainnya. Muara sungai merupakan tempat masyarakat mencari ikan sebagai tambahan penghasilan keluarga.

Beberapa spesies burung seperti bangau tong-tong dan beberapa jenis burung laut masih banyak dan berkembang biak di sana. Kura-kura muara masih banyak hidup di muara sungai, pandan laut juga tumbuh subur dan merata hidup di pesisir selatan pantai Wotgalih.

Wilayah Desa Wotgalih juga merupakan daerah yang cocok untuk peternakan sapi. Menurut Rodlatul Jannah, salah seorang buruh tani, masyarakat sebenarnya berminat untuk ternak penggemukan sapi atau kambing, tapi potensi ini belum dilihat dengan baik.

“Di sini lingkungannya sangat mendukung, tinggal bagaimana Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten atau pusat melihat potensi sumber daya alam di sini,” ungkapnya.

Selain potensi pertanian, wilayah pesisir Desa Wotgalih memiliki destinasi wisata Pantai Mbah Drajid. Omset ratusan juta rupiah bisa didapatkan oleh masyarakat setiap tahunnya, selama tujuh hari setelah hari Raya Idul Fitri atau biasanya disebut Hari Raya Ketupat.

Pendapatan tersebut bersumber dari karcis masuk pantai, retribusi para pedagang dan karcis kendaraan bermotor. Pengelolaan pariwisata di Desa Wotgalih dikelola secara swadaya, hasilnya ada persentase untuk masuk kas desa dan sisanya dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk sumbangan untuk pembangunan masjid, mushola dan pondok pesantren yang membutuhkan.

“Pengelolaan swadaya wisata tersebut sudah berjalan turun temurun sejak dahulu,” tutur Abdul Majid Ridwan.

blog comments powered by Disqus