Hukum Rimba Pada Kebijakan Soal Pertambangan

Sen, 16 Jan 2017 02:09 WIB

  Berita Esai

 lombaesaiwartahijau

joko

@www.sinarharapan.co

Rasa aman dan tentram kini merupakan barang langka bagi masyarakat dibeberapa titik wilayah Indonesia. Kondisi  yang menimbulkan ketakutan dan mengancam kesejahtraan masyarakat kini muncul. Perampasan lahan pertanian yang dilakukan oleh para pengembang dengan dilindungi secara legal oleh pemerintah setempat kini terjadi dibeberapa wilayah Indonesia. Terlepas dari proses cara dan tahapan para pengembang dalam mendapatkan legalitas administrasi dari pemerintah. Hal tersebut memiliki potensi korupsi yang sangat besar, mengingat lahan - lahan pertanian yang dirampas akan dikelola menjadi sebuah wilayah pertambangan ataupun industrial. Yang jelas secara material akan mendapatkan keuntungan yang besar menurut mereka (pengembang dan pemerintah), meskipun dengan mengorbankan kesetabilan sosial masyarakat dan kondisi lingkungan wilayah tersebut.

Dilihat dari sisi hukum positif memang kekuasaan negara adalah bersifat mutlak, karena individu sebagai warga telah memberikan hak dan kehendaknya untuk dijadikan tugas negara dalam mengaturnya. Walau demikian,  kemutlakan yang dimiliki oleh kekuasaan negara tersebut tidak dapat digunakan oleh orang-orang yang menjalankan pemerintahannya dengan cara semena – mena. Jika hal tersebut terjadi makan akan mengubah negara yang sistemnya ini demokrasi kearah kekuasaan individualisme absolute. Seharusnya negara ini idealnya harus ada rasa saling mendukung dan ketergantungan antara negara dengan warganya[1].

Negara yang seharusnya dapat menjamin hak- hak warganya, kini tak mampu berkutik didepan korporat- korporat pengembang. Bahkan negara terkesan menjadi penjamin para korporat dalam mengembangkan usahanya. Dengan tawaran investasi yang dianggap dapat menyejahterakan masyarakat. Namun tidak mengkaji lagi masyarakat yang mana yang sejahtera. Pemerintah hanya melihat dari indeks ekonomi pendapatan daerah, apabila grafik naik maka diklaim bahwa kesejahtraan masyarakat juga naik. Tanpa melihat pemerataan pendapatan atau penghasilan.

Kini pemerintah mulai menjalankan kerjanya dengan cara yang semena – mena. Menggunakan legalitas kebijakan kebijakan, yang kerap muncul tanpa menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kecenderungan berbagai macam kebijakan selalu menggunakan klaim kesejahteraan. Kebijakan memang seringkali dipahami sebagai sesuatu yang menyangkut urusan publik. Kesejahteraan, dengan demikian, selalu diasosiasikan sebagai kepentingan publik yang paling hakiki, dan kepentingan itu berusaha dipenuhi melalui instrumen kebijakan. Masalahnya, banyak sekali kebijakan yang ternyata membuat publik bukan hanya tidak sejahtera, namun malah sengsara[2].

@www.mongabay.co.id

Dari kebijakan yang  diambil tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat terkait, akhirnya munculah gerakan- gerakan perlawanan dari rakyat. Hal tersebut bukannya tidak beralasan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah telah mengancam hak - hak hidup mereka (rakyat). Seperti saat Bupati Kabupaten Pati Haryanto pada tanggal 8 Desember 2014 lalu telah memberikan izin lingkungan kepada PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) anak perusahaan dari PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk.  Lewat surat keputusan nomor 660.1/4767 tahun 2014 tersebut maka PT. SMS akan memulai aktivitas pembangunan pabrik semen serta penambangan batu gamping dan batu lempung di Kecamatan Kayen dan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah[3].

Merespon keluarnya izin lingkungan tersebut Sri Wiyanik warga Desa Branti, Kecamatan Kayen, yang juga koordinator aksi bagi ribuan warga Pati yang tergabung di Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMMPK), di depan kantor Bupati Pati, pada Senin (12/01/2015).  Ia dan warga lainnya kecewa dan marah atas sikap bupati memberikan izin pertambangan di kawasan karst Pegunungan Kendeng Utara. Karena jika pembangunan pabrik terus dilakukan dan proses penambangan batu karst berjalan, maka akan merusak kontruksi alami sumber air yang terdapat di sekitar pegunungan Kendeng. Hal tersebut akan bepengaruh besar terhadap penghidupan masyarkat yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Kebutuhan air yang besar untuk bercocok tanam ditambah untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Perjuangan masyarakat Kendeng sangatlah panjang untuk mempertahankan hak kehidupan dan lingkungan. Hingga pada tahun 2016 telah sampai pada tahapan Mahkamah Agung, dengan hasil yang cukup mencerahkan. Sidang peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) memutuskan, memenangkan gugatan petani Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Kemenangan tersebut membuat izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah untuk PT Semen Gresik (Persero) Tbk harus dibatalkan. Juru Bicara Walhi Khalisah Khalid mengaku terkejut dan senang dengan putusan PK MA tersebut. Bagi Walhi, putusan tersebut adalah bukti bahwa tugas mengawal isu lingkungan memang merupakan perjalanan yang terjal dan panjang[4].

Namun perjuangan masyarakat Kendeng tidak berhenti sampai disitu, kemenangan di MA bukanlah final dari pejuangan. Bahkan setelah kalah di MA pemerintah Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan baru agar proses operasi pabrik semen tidak terhenti. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menerbitkan izin lingkungan dan beroperasinya pabrik milik PT Semen Indonesia di Rembang (Semen Rembang), Jawa Tengah. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya ‎surat keputusan Nomor 660.1/130/2016 tentang Izin Lingkungan dan Operasi atas nama PT Semen Indonesia. "Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak akan menghentikan beroperasinya pabrik semen. Semen Rembang tetap bisa terus beroperasi karena sudah memiliki izin lingkungan," ucap Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Siswo Laksono melalui keterangannya, Sabtu (10/12/2016). Keputusan tersebut nampaknya langsung disambut baik DPR RI. Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juarno mengungkapkan‎ sikap yang dilakukan Gubernur Jateng tersebut pasti tidak gegabah dan telah memenuhi berbagai aspek pertimbangan. Termasuk, ucap Teguh, menyangkut lingkungan hidup yang berkelanjutan[5].

Dari situ terlihat sangat jelas, bahwa pemerintah pada posisinya memang memiliki kekuasaan besar dalam mengatur sebuah kebijakan. Lewat keputusan – keputusan yang dibuat dan di-sah-kan sendiri. Memaikan hokum dengan memanfaatkan posisinya yang lebih memiliki kekuasaan. Teori “Hukum Rimba” dipraktikan saat ini, siapa yang kuat dialah yang menang. Sedangkan warga atau petani yang jauh dari label kekuasaan hanya bisa memperjuangkan hak- haknya. Mengandalkan pembacaan hati nurani mereka terus melakukan perlawanan. Negara memang memiliki kekuasaan mutlak, namun kekuasaan negara itu bukan dihasilkan dari pemaksaan kepada warga untuk menyerahkan kehendaknya. Kekuasaan negara yang mutlak itu dihasilkan dari penyerahan kehendak warga kepada negara dengan suka rela dan sepenuh hatinya.

Negara harus dapat mengatur aktivitas warganya dan mengkondisikan serta mengarahkan warganya agar selau tetap searah pada tujuannya. Tindakan negara yang membuat lapangkan pekerjaan dengan tanpa abai terhadap kondisi sosial budaya warganya. Membangun pabrik dengan prosedur dan pelaksanaan yang benar, tanpa menggunakan politik suap dalam mengurus legalitas administrasi. Menyesuaikan pabrik dengan kehidupan sosial dan lingkungan sekitar. Negara akan maju jika arah jalannya sesuai dengan pandangan warganya, namun semaju – majunya negara apabila arahnya menyimpang dari pandangan warganya bahkan memaksakan warganya untuk tunduk maka Negara tersebut adalah Negara yang kalah.[]

 

DAFTAR PUSTAKA:

[1]Gentile, G,. 1928. The Phylosophy Of The Modern State. Translated by H.W. Schneider. Oxford. New York

[2]http://literasi.co/2015/02/mitos-kesejahteraan-melalui-pertambangan/. Diakses pada: 16 Januari 2016.

[3]http://www.mongabay.co.id/2015/01/27/apa-yang-hilang-jika-pegunungan-kendeng-di-tambang/. Diakses pada: 16 Januari 2016.

[4]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161011091748-12-164600/petani-menang-izin-lingkungan-semen-indonesia-dibatalkan/. Diakses pada: 16 Januari 2016.

[5]http://bisnis.liputan6.com/read/2674730/pemprov-jateng-keluarkan-izin-baru-untuk-pabrik-semen-rembang. Diakses pada: 16 Januari 2016.

joko |

Pemuda yang sudah terancam diwisuda.

blog comments powered by Disqus