Ketika Air Mengalir Tak Sampai Jauh

Min, 09 Apr 2017 19:00 WIB

  Berita

 

anang

GUNUNG SUMBING. Seorang warga melintas membawa kayu bakar di sekitar ladang di Desa Reco Kecamatan Kertek Wonosobo, Selasa 28 Maret 2017.
GUNUNG SUMBING. Seorang warga melintas membawa kayu bakar di sekitar ladang di Desa Reco Kecamatan Kertek Wonosobo, Selasa 28 Maret 2017.

Warta Hijau - Belasan tahun lalu, kemarau adalah musim paling tak menyenangkan bagi Witono (kini 45 tahun). Ia harus berjalan 4 kilometer untuk mendapatkan air bersih dari sebuah sumber di lereng gunung Sindoro. “Jumlahnya sedikit, air yang tersisa juga keruh karena bercampur lumpur,” katanya mengenangkan masa sulit air di kampungnya, Senin 27 Maret 2017 siang.

Witono, warga Dusun Yososari Desa Reco Kecamatan Kertek, Wonosobo. Terletak di perbatasan Wonosobo dan Temanggung, Desa Reco menyuguhkan pesona pemandangan alam. Saat cuaca cerah, puncak Sindoro terlihat di utara. Sementara di tenggara kampung, gunung Sumbing tinggi menjulang dengan lahan pertanian bersaf-saf di lerengnya.

Meski terletak di daerah pegunungan, tak semua kampung di daerah itu berkelimpahan air. Beberapa kampung memang ada yang memiliki satu atau lebih sumber air, tapi di kampung lain malah tak ada sama sekali.

Di Tlahab, 4 kilometer dari Yososari, sumber air bisa ditemui dengan mudah.  Tlahab adalah sebuah desa di Kecamatan Kledung. Letaknya di timur Reco dan masuk wilayah Temanggung.

“Pernah ada proyek pembangunan jembatan di sana,” kata Wonadi (47 tahun) warga Yososari tentang Desa Tlahab. “Pas menggali tanah untuk pondasi malah keluar air banyak sekali”.

Untuk mencukupi kebutuhan air di kampungnya, sejak tiga tahun lalu warga Yososari membuat sumur bersama. Mereka mengebor sedalam 90 meter, memompa air naik ke permukaan, lalu menampung dalam tandon berkapasitas 18 meter kubik. Dari sana, air dialirkan ke rumah-rumah warga melalui pipa.

Warga membentuk kepengurusan untuk mengelola sumur. Pengurus bertugas merawat sumur dan pipa, serta mengelola iuran warga. Wonadi menjadi ketuanya. Jaringan pipa utama ditanam di jalan desa dan gang kampung.

Dulu, warga harus mengisi kas Rp 150 ribu untuk menjadi pelanggan baru. Sekarang naik menjadi Rp 350 ribu. Biaya pipa ke rumah ditanggung pelanggan. Semakin jauh dari jaringan pipa utama, semakin mahal biaya yang dikeluarkan.

Agar pemakaian air terkontrol, pengelola sumur memasang meteran di sambungan pipa warga. Dengan biaya beban Rp 2.000, per meter kubik air dihargai Rp 1.000. Sesuai tarif itu, Witono mengatakan mengeluarkan uang rata-rata Rp 10 ribu per bulan untuk berlangganan air. “Tiap tanggal 15 bayarnya,” katanya.

Wonadi mengatakan manfaat iuran itu harus kembali pada warga. Prinsipnya, “Air tidak gratis tapi harganya juga tidak mahal,” katanya.

Saat ini, menurut dia, ada 280 kepala keluarga yang berlangganan air. Jumlah itu melebihi kapasitas sumur. Dengan debit air 2 liter per detik, sumur dirancang untuk memenuhi kebutuhan 250 kepala keluarga. “Mesin pompanya bekerja rata-rata 20 jam tiap hari,” kata dia.

Akibat beroperasi dalam waktu relatif lama tiap hari, pompa pernah ngadat dan pasokan air terhenti. Warga kelimpungan. “Sekarang kami sedang membangun sumur baru,” katanya.

Tak hanya warga kampung, sumur baru itu sekaligus untuk mencukupi kebutuhan air bersih dusun tetangga di desa mereka.

Pemerintah menyebut upaya mendapat akses bersih seperti itu sebagai Pamsimas. Kepanjangannya, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Program ini diterapkan di pedesaan dan pinggiran kota untuk memberi akses air minum dan sanitasi sehat bagi warga yang tak terlayani jaringan air perpipaan.

Tenaga Ahli Bidang Teknik Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Purwandi mengatakan penggundulan hutan menyebabkan banyak mata air hilang. “Sehingga pemerintah turun tangan,” katanya.

Tapi, ia mengingatkan, eksploitasi besar-besaran air tanah dalam waktu lama bisa menjadi ancaman tersendiri. Persediaan air tanah rusak, permukaan tanah turun. Sehingga, ia menyarankan, pemerintah harus mencari sumber baru selain air tanah.

Air Tanah Masih Jadi Andalan

Purwandi mengatakan eksploitasi air dalam skala besar harus dihentikan. Terlebih di daerah perkotaan. Sebagai gantinya, dengan pengelolaan yang baik, air permukaan bisa dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. “Sebagai sumber air perpipaan,” katanya.

Sistem air perpipaan, sambung dia, dianggap menjadi solusi untuk mengatasi kebutuhan air minum dan sanitasi masyarakat. “Karena (kualitas) air perpipaan lebih mudah dikontrol,” katanya.

Sayangnya, tak semua masyarakat bisa mengakses layanan air ini. Di Yogyakarta, Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta hanya mampu melayani sekitar 33.500 pelanggan. Padahal jumlah penduduk di kota ini mencapai 380 ribuan orang.

Warga mengandalkan air tanah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Termasuk untuk kepentingan perhotelan yang marak berdiri sejak beberapa tahun terakhir. PDAM Tirtamarta mencatat ada 32. 455 sumur dangkal warga. Adapun hotel memanfaatkan air tanah dari sumur dalam.

Sejak 2014 lalu, pemerintah kota Yogyakarta sebenarnya telah mewajibkan hotel berlangganan air PDAM. Kalaupun harus memanfaatkan air tanah, semestinya bersifat tambahan saja. Tapi lantaran pasokan bahan baku terbatas dan jaringan perpipaan PDAM belum memadai, sebagian besar hotel pun mengandalkan air tanah. “Harga airnya (PDAM) juga mahal,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY Istidjab Danunagoro, pertengahan Maret 2016.

Direktur PDAM Tirtamarta Dwi Agus Triwidodo mengakui belum mampu mencukupi kebutuhan hotel. “Air baku terbatas sementara perkembangan hotel sangat masif,” katanya.

Badan Pusat Statistik DIY mencatat ada 60 hotel berbintang dan 358 hotel non bintang di kota Yogyakarta pada 2016.

Dwi Agus mengatakan bahan baku utama didapat dari mata air Umbul Wadon di lereng Merapi. Debitnya, 550 liter per detik. Jumlah itu masih kurang sehingga PDAM menambah pasokan dari sumur dalam dan dangkal. “Kami belum memanfaatkan air sungai,” katanya.

Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Peter Lawasa mengatakan tak mungkin rasanya memanfaatkan air sungai untuk konsumsi. “Kadar ecolinya tinggi,” katanya.

Menurut dia, kadar ecoli sungai di Yogyakarta mencapai 103.000 per 100 mililiter. Padahal batas aman yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DIY, melalui Perda Nomor 7 Tahun 2016, sebesar 10.000 per 100 milimiter. Bahkan ambang batas yang ditetapkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 jauh lebih rendah lagi. 3.000 per 100 mililiter.

Penyebab utama tingginya kadar ecoli, kata dia, karena masih banyak warga yang buang air besar di sungai. “Ada dua ribu orang buang air besar di satu sungai dalam waktu 24 jam,” ia mengisahkan hasil survei yang dilakukan beberapa waktu lalu.

SI INOL SAJA. Sanitarian asal Pusat Kesehatan Masyarakat Wonoasih Probolinggo Jawa Timur, Sulistyo Trianto Putro memperlihatkan kartu kredit jamban warga, Selasa 28 Maret 2017. Kredit Jamban merupakan program bagi warga untuk membangun jamban dengan cara mengangsur.Caption

Antara Tabiat dan Niat

Peter mengatakan buang air besar di sungai juga perkara kebiasaan. Orang-orang itu, lanjut dia, tetap buang air besar di sungai meski di rumah mereka ada jamban. “Katanya kalau gak kena air gak bisa keluar,” ia menirukan jawaban orang-orang yang ditemuinya saat buang air besar di sungai saat survei.

Sanitarian asal Pusat Kesehatan Masyarakat Wonoasih Probolinggo Jawa Timur, Sulistyo Trianto Putro mengamini kesimpulan itu. Tapi, laki-laki yang akrab disapa Anton itu punya trik khusus agar orang meninggalkan tabiat buang air besar di sungai. Melalui sosialisasi ke kampung-kampung, ia memperlihatkan betapa jijiknya kotoran manusia.

Wonoasih adalah sebuah kecamatan di Kota Probolinggo. Letaknya sekitar 10 kilometer dari pusat kota. Selain kebiasaan buang air besar di sungai, persoalan sanitasi lain yang dihadapi daerah ini adalah tak semua warga mempunyai jamban di rumah. “Ada 4 ribu kepala keluarga yang tak punya jamban,” katanya.

Alasan utamanya, kata dia, biaya pembuatan jamban dianggap mahal. Ia lalu mengagas Kredit Jamban. Program ini memberi kesempatan warga miskin memiliki jamban dengan cara mengangsur. Biaya yang dibutuhkan untuk membuat jamban biasa berkisar Rp 1,5 juta. Warga diminta membayar di muka sebesar Rp 300 ribu. “Sisanya dicicil Rp 100 ribu per bulan selama setahun,” katanya.

Entah berapa banyak jamban yang telah dibangun kini. Tapi, gara-gara program itu ia mendapat julukan baru; Bapak Jamban. 

anang |

Freelance journalist based on Yogyakarta.

blog comments powered by Disqus