Lapindo Hebat

Sel, 20 Des 2016 08:58 WIB

  Esai

 10tahunlapindo lombaesai lombaesaiwartahijau

firdauscahyadi

Lapindo Hebat

Januari 2016 silam, Lapindo kembali menjadi pemberitaan di berbagai media. Padahal, biasanya hanya pada setiap bulan Mei, pemberitaan terkait lumpur Lapindo baru mulai marak. Bulan Mei menjadi bulan keramat bagi Lapindo, karena pada bulan itulah, 10 tahun lalu, semburan lumpur menghancurkan sumber-sumber kehidupan warga Porong, Sidoarjo.


Maraknya pemberitaan Lapindo akhir-akhir ini tidak lepas dari upayanya untuk kembali melakukan pengeboran baru di Sidoarjo. Lokasi pengeboran pun tidak begitu jauh dari pusat semburan lumpur. Bahkan, pakar geologi dari Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya, mengatakan bahwa lokasi pengeboran baru Lapindo masuk dalam kawasan rawan bencana.


Masyarakat di sekitar lokasi pengeboran baru Lapindo menolak. Tapi mereka seperti tidak bisa berbuat apa-apa ketika aparat gabungan dari TNI dan Polri justru mengamankan pengeboran itu. Entah mengapa TNI dan Polri yang digaji dari uang rakyat justru berinisiatif melindungi upaya pengeboran baru Lapindo yang ditolak masyarakat.


Lapindo Hebat. Itu mungkin dua kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi saat ini. Bagaimana tidak, meskipun sedang berkonflik dengan masyarakat sekitar, dari dulu hingga kini, Lapindo tetap mendapatkan keistimewaan dari pemerintah. Bahkan meskipun presidennya sudah berganti pun keistimewaan itu tetap diberikan.


Saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden, Sebelumnya, pemerintah berusaha membersihkan Lapindo dari noda lumpur dengan cara menamakan lumpur Lapindo menjadi lumpur Sidoarjo. Nama itu diberikan bukan sebuah kebetulan, namun sebuah kesengajaan untuk menghilangkan Lapindo dari pusaran kasus semburan lumpur.


Langkah berikutnya tentu saja adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang membagi beban tanggungjawab penanganan kasus Lapindo dengan pemerintah. Uang pajak rakyat pun digunakan pemerintah untuk ikut menangani kasus ini. Seiring dengan langkah itu, pemerintah melalui kepolisian pun menghentikan kasus pidana Lapindo. Penghentian kasus itu memberikan posisi tawar yang semakin kuat bagi Lapindo ketika berhadapan dengan korban lumpur yang menuntut hak-haknya dan juga pemerintah. 


Serangkaian pengistimewaan Lapindo itu disempurnakan dengan pemberian dana talangan dan kemudian berujung pada pembiaran proyek pengeboran baru Lapindo di Sidoarjo pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal dulu waktu kampanye pemilihan presiden, Jokowi sempat menemui korban lumpur. Bahkan, tak segan Jokowi masuk dalam kubangan lumpur bersama warga korban.


Namun itu dulu, sebelum Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah menjadi presiden, ternyata kebijakan yang diambil dalam kasus Lapindo tidak jauh berbeda dengan presiden sebelumnya, melindungi Lapindo. 



 

firdauscahyadi

Blogger, penulis kolom opini di media massa, pekerja sosial, trainner penulisan, konsultan media analisis dan komunikasi organisasi masyarakat sipil.

blog comments powered by Disqus