Lubang Bekas Tambang Kembali Memakan Korban

Kam, 10 Nov 2016 10:04 WIB

  Berita

 kalimantan timur jatam jaringan advokasi tambang batu bara korbanlubangtambang

dhani

Sumber : Siaran Pers Jaringan Advokasi Tambang - Kalimantan Timur

Samarinda, 9 November 2016. Tambang Batubara terus melanjutkan pembantaian terhadap anak-anak di Kalimantan Timur. Harapan agar tidak bertambahnya jumlah korban tenggelam di lubang tambang ternyata tidak disikapi serius oleh pemerintah. Selasa 8 November 2016 lalu, adalah hari yang naas bagi Dias Mahendra (14) dan Edy Kurniawan (15), keduanya ditemukan sudah tidak bernyawa di lokasi konsesi PT. Energi Cahaya Industritama (PT.ECI), Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

[caption id="attachment_346" align="aligncenter" width="640"]Korban lubang tambang PT. Energi Cahaya Industritama (PT.ECI) Korban lubang tambang PT. Energi Cahaya Industritama (PT.ECI).  Diaz Mahenda (kiri) dan Edy Kurniawan (kanan).  Sumber : Istimewa[/caption]

Bukan kejadian pertama


Kesaksian warga yang dikumpulkan JATAM di lapangan, tempat insiden ini terjadi adalah sawah warga yang telah digali oleh perusahaan tambang. Lubang tambang seluas seperempat hektar ini terisi air beracun dan terhubung dengan lubang tambang lain yang luasnya lebih dari 7 kali lapangan sepakbola. Lubang-lubang ini adalah sisa penggalian batubara yang dilakukan oleh PT ECI, salah satu pemegang IUP terbesar di wilayah Samarinda.

Hilangnya nyawa kedua anak ini bukanlah kejadian yang pertama. Insiden serupa ternah terjadi sebelumnya. Tanggal 8 April tahun 2014, Nadia Zaskia Putri (10) juga ditemukan tenggelam di kolam bekas tambang PT.ECI. Sebagai akibatnya perusahaan ini mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) beberapa tahun lalu. Berdasarkan data yang dihimpun JATAM Kaltim, hingga saat ini jumlah korban tenggelam di lubang tambang sudah mencapai 26 Jiwa, 16 insiden diantaranya terjadi di Kota Samarinda. “Perusahaan dan Pengawas (pemerintah) harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa dua korban ini”, ucap Pradarma Rupang, dinamisator Jatam Kaltim.

 

Perusahaan tidak bertanggung jawab


Menurut warga, pengerukan batu bara tersebut dilakukan tanpa persetujuan warga. "Itu (penambangan-red) digarap diatas tanah dan sawah saya yang digali tanpa meminta persetujuan saya dan warga" ujar Triyono salah seorang warga pemilik lahan yg dirugikan selama ini.

Lubang bekas tambang PT ECI ini ditinggalkan sejak 2013 tanpa reklamasi. Lubang ini ditinggalkan begitu saja tanpa penanganan yang memadai. Sebagai akibatnya lahan lahan warga di sekitarnya sering kali mengalami longsor dan terus menerus tergerus. Berdasarkan pengamatan, lokasi lubang bekas tambang ini hanya berjarak sekitar 300 meter dari pemukiman warga dan hanya 15 meter jaraknya dari sawah yang masih diusahakan warga saat ini.

“Saya meminta pada perusahaan segera menutup lubang tambang, agar diratakan kembali, agar tidak terjadi korban selanjutnya. Pemerintah mau korban berapa lagi ? Dan Pemerintah hanya berbicara omong kosong bicara ketahanan pangan, karena sawah telah digali lalu di biarkan jadi lubang” ujar Triyono dengan geram.

[caption id="attachment_342" align="aligncenter" width="640"]Lokasi Lumbang Tambang Lokasi lubang tambang dan konsesi PT. ECI.  Sumber : Data Base Jatam dan Citra Google Earth.[/caption]

 

Pemerintah tidak mampu menangani


Kekecewaan Triyono terhadap perusahaan dan pemerintah dalam hal penangan lubang bekas tambang bukannya tanpa alasan. Beberapa waktu lalu telah dibentuk dua kelembagaan untuk menangani masalah lubang bekas tambang ini. Kedua lembaga tersebut adalah Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang (KRPT) serta Pansus Reklamasi dan Investigasi Korban Lubang Bekas Tambang (PRIKLBT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimatan Timur (Kaltim). Hingga saat ini belum ada langkah kongkret dan perubahan yang signifikan akan persoalan ini.

Padahal, sudah lebih dari tiga bulan Pansus bekerja dan belum mengeluarkan satu pun rekomendasi. Begitu juga dengan KPRT Kaltim yang hanya memberikan rekomendasi administratif, yang sama sekali tidak digubris oleh perusahaan-perusahaan tambang yang ada.

“Sudah dari kemarin kami tegaskan untuk menutup seluruh lubang tambang yang ada di Samarinda dan Audit seluruh perusahaan Tambang yang ada di kaltim” ujar Pradarma.

 

Pemerintahan pengejar rente


Jatam Kaltim dan banyak pihak lainnya sudah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi persoalan jatuhnya korban anak-anak akibat penambangan di Kaltim. Sebagai contoh, pada bulan Juni tahun 2016 lalu, telah ditandatangani Pakta Integritas yang disaksikan oleh perwakilan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi para Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak mengindahkan bahkan cenderung mengabaikan berbagai tekanan dari pemerintah.

Peristiwa yang memilukan ini akan terus terjadi. Masih ada 632 lubang tambang di seluruh Kalimantan Timur dan 232 lubang tambang di Samarinda yang masih dibiarkan begitu saja. Tak ada tindakan serius dan tegas yang dilakukan oleh Pemerintah.

“Seolah belajar dari lemahnya pengawasan, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak justru berpesta pora mengeluarkan izin-izin baru untuk berbagai perusahaan tambang. Salah satunya adalah izin penambangan semen yang akan merusak dan menghancurkan kawasan Karst di Sangkulirang – Mangkalihat. Cerita ini hanya mengulang kelakuan pemerintah yang hanya senang mengejar rente dari perizinan yang mengabaikan keselamatan warga” ujar Pradarma.

 

Kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)


Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur mendesak kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk lebih serius menyikapi persoalan ini dan segera menyeret pemilik IUP. Menurut Jatam, PT.ECI terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dengan baik. Jatam juga mendesak kepada pemerintah selaku pemberi izin juga pengawas untuk mepertanggung jawabkan kebijakannya di hadapan rakyat.

Menurut Pradarma, kasus dengan begitu banyaknya korban yang berjatuhan akibat proyek pertambangan ini sudah seharusnya masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Oleh sebab itu Jatam Kaltim mendesak Presiden Republik Indonesia untuk turun tangan secara langsung menangani perkara, Jatam juga menuntut Awang Faorek Ishak untuk mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Kaltim karena terbukti telah gagal menghentikan jatuhnya korban jiwa di lubang tambang.

 

 

Narahubung :

Pradarma Rupang : 085250509899

Jamil : 082156470477

I Ketut Bagia Yasa : 085391791124

blog comments powered by Disqus