Mengulik Moratorium Pabrik Semen Jawa Tengah

Kam, 22 Des 2016 12:40 WIB

  Berita Indepth

 daruratkendeng semenjateng

dhaniarmanto

Tambang batu kapur.  Tidak semua kawasan batu kapur / gamping boleh di tambang.  Sumber : Istimewa/Rasyid W.

Tambang kapur.  Tidak semua kawasan dengan kandungan kapur / gamping boleh ditambang.  Jika kawasan itu sudah menjadi karst, maka kawasan tersebut harus dilindungi karena fungsinya terhadap lingkungan sekitar yang sangat penting.  Sumber : Istimewa / Rasyid Wisnuaji.

Wartahijau - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan siap melakukan moratorium pabrik semen di Jawa Tengah.  Pernyataan ini diungkapkan Ganjar dalam acara Mata Najwa (Metro TV), Rabu (21/12/16).

Sebelumnya pada Jumat (16/12/16), kepada CNN Indonesia, Ganjar juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengirimkan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal moratorium izin pabrik semen di Jawa Tengah.

Gunretno (47), tokoh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), menyatakan bahwa wacana moratorium itu hanya sekedar obral janji kosong.   Menurutnya, sampai saat ini belum ada realisasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menindaklanjuti pernyataan Ganjar tersebut.

"Malah (pemerintah provinsi Jawa Tengah-red) membentuk tim untuk melakukan kajian dan membahas adendum atas AMDAL PT Semen Indonesia (PT SI) tanggal 20 desember 2016 kemarin," ujarnya ketika dihubungi Warta Hijau (27/12/2016).

Padahal jelas-jelas Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa pabrik tidak boleh berdiri. "Artinya SK ini justru mementahkan semua janji yang dia (Ganjar-Red) ucapkan di acara (Mata Najwa-Red) kemarin," tambahnya.

Gunretno juga menunjukan salinan dokumen Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/31 tahun 2016.  Keputusan Gubernur Jawa Tengah tertanggal 20 Desember tahun 2016 ini mengenai Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 20 Desember 2016.

Menurut pegiat JMPPK sejak 2008 ini, pemerintah maupun perusahaan tampak bersikukuh dalam pendirian pabrik semen, meskipun seharusnya batal demi hukum.  Salah satu alasannya adalah untuk menyelamatkan investasi sebesar lima triliun.  Padahal menurutnya, justru para penanggung jawab proyek dan pemberi izin yang telah mengakibatkan kerugian negara.

"Mereka membuat proyek dengan cara yang tidak benar sehingga merugikan negara, hal ini harus diselidiki lebih jauh," ujar Gunretno.

"Itu sebabnya, kami akan terus berada di sini sampai tambang dan pabrik PT SI benar-benar ditutup," lanjutnya.  Sampai hari ini (27/12/16), sudah sembilan hari Tenda Perjuangan atau Payung Kendeng bertahan di depan Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk protes warga Kendeng terhadap rencana pendirian pabrik semen PT SI.

Menurut Gunretno, penutupan pabrik pengolahan semen PT SI hanyalah salah satu tahap dari upaya masyarakat Kendeng dalam menjaga sumber-sumber kehidupannya.  Menurutnya, masih ada banyak kegiatan penambangan lain yang melakukan perusakan di wilayah pengunungan Kendeng, bukan hanya PT SI.

Ada banyak perusahaan maupun warga melakukan penambangan yang merusak, termasuk di wilayah-wilayah yang statusnya dilindungi.  "Menertibkan yang berizin saja pemerintah tidak bisa, apalagi yang tidak berizin," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Merah Johansyah (29), Koordinator Nasional Jaingan Advokasi Tambang (JATAM), menyatakan bahwa moratorium baik atas pendirian pabrik maupun perluasan lahan sudah seharusnya dilakukan.  Bukan hanya di Jawa Tengah, tetapi juga di berbagai lokasi lain di Indonesia.

Pada sisi lain, sekedar moratorium, tidak menyelesaikan berbagai masalah yang sudah terjadi sebagai akibat pendirian pabrik dan tambang-tambang semen yang sudah ada.  "Perlu aksi yang lebih konkret, jangan hanya asal bicara saja," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Kamis (22/12/16).

Kepada Warta Hijau, Merah menuturkan, saat ini Indonesia mengalami surplus (kelebihan) produksi semen lebih dari 30 persen, sehingga jika ada pembukaan pabrik dan lokasi tambang baru, maka manfaat terbesarnya terntu saja bukan lagi untuk Indonesia.  Pada sisi lain, dampak-dampak kerusakannya tentu saja harus ditanggung oleh masyarakat.

Lebih jauh lagi, menurut Merah, moratorium perlu juga diikuti dengan audit lengkap terhadap berbagai industri semen yang sudah ada dan beroperasi saat ini, seperti audit perizinan dan audit lingkungan.

Audit lengkap ini diperlukan, mengingat salah satu penyimpangan dalam kasus konflik semen Kendeng adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang "abal-abal" dan tidak adanya rujukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memadai dalam proses pengambilan keputusan sebelumnya.  Patut diduga bahwa hal yang sama terjadi pada pabrik-pabrik semen lainnya.  

Usaha tambang di kawasan Kab Rembang

Selain itu, Merah juga melihat bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) cenderung lepas tangan dan membiarkan Pemerintah Daerah bertindak tanpa kendali.   Menurutnya, KLHK punya tugas untuk secara pro aktif terlibat dalam masalah-masalah lingkungan hidup yang terjadi di daerah berdasarkan mandat Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagai contoh, Menteri LHK bisa saja langsung bertindak dan mengeksekusi, setelah Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) dan membatalkan obyek sengketa (izin lingkungan dan pertambangan) PT Semen Indonesia di Rembang tanggal 5 Oktober 2016 lalu.  Atau bahkan sebelumnya, ketika ditemukan bahwa Dokumen AMDALnya tidak layak.

Jadi tidak perlu berlarut-larut dengan masalah yang sebenarnya sudah jelas.  "KLHK itu second line enforcement dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, jadi ketika di daerah ada masalah yang tidak beres penanganannya oleh pemerintah daerah, dia (KLHK) bisa mengintervensi langsung," ungkap Merah.

Rasyid Wisnuaji (28), pegiat Indonesian Speleological Society (ISS), saat dihubungi Warta Hijau mengungkapkan, moratorium pabrik semen sebenarnya belum cukup untuk mengamankan ketersediaan air dan kelestarian lingkungan di Jawa Tengah.

Menurutnya, selama kawasan karst belum dilindungi maka perusakan terhadap sumber-sumber air di Jawa Tengah akan tetap terjadi.  Salah satu cara penting perlindungannya adalah dengan menetapkannya sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).

"Jika pemerintah serius dalam melindungi sistem penyangga sumber daya air di Jawa Tengah, moratorium menjadi langkah awal yang baik," ujarnya. Rasyid juga menyampaikan, penundaan dikeluarkannya izin pendirian pabrik maupun tambang baru, setidaknya akan menghentikan munculnya masalah baru akibat alokasi lahan yang salah dan destruktif.

Menurut Rasyid, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah pengkajian yang lebih mendalam, seperti kajian daya dukung lingkungan pada kawasan-kawasan bentang alam karst yang ada di Jawa Tengah.  "Jadi dengan moratorium ini ada kesempatan untuk mengkaji kawasan-kawasan karst yang belum dimasuki oleh investor dan mengkaji ulang daerah-daerah yang sudah dimasuki investor, mulai dari daya dukung serta jasa lingkungannya," tambahnya.

Rasyid yang saat ini menjabat sebagai SEKDA ISS Jawa Tengah, menerangkah bahwa bahan baku pembuatan semen secara umum adalah batu gamping, lempung, pasir dan beberapa bahan lain sesuai dengan spesifikasi semen yang diharapkan.  Dari bahan-bahan tersebut yang paling banyak dibutuhkan adalah batu gamping. Menurutnya, sebagian besar kawasan yang mengandung gamping di Jawa Tengah adalah kawasan yang sudah menjadi kawasan karst.

Rasyid menjelaskan bahwa bentang alam karst sangat penting dalam menjaga pasokan air di wilayah sekitarnya.  Bukan hanya itu, menurutnya jika kawasan bentang alam karst rusak atau hilang dampak lingkungan yang terjadi akan sangat luas.

Kawasan karst adalah suatu kawasan lindung yang keberadaannya sangat vital untuk mahluk hidup. Sebagai wilayah tangkapan dan serapan air (aquifier), keberadaan kawasan karst berdampak pada wilayah sekitarnya. Penghancuran kawasan karst di bagian hulu, dapat berdampak signifikan bagi daerah di bagian hilir. Menurut Rasyid, ciri karst adalah penampakan luar seperti bukit kerucut, sinking hole, mata air, ponor, sungai bawah tanah dan gua.

"Jadi, secara umum penambangan batu gamping itu boleh, tapi bila sudah jadi karst itu tidak boleh," ujarnya kepada Warta Hijau.  Bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Tambang terkait semen Jateng

Penelusuran data oleh tim Warta Hjau menemukan bahwa selain PT Semen Indonesia, kawasan karst Kendeng juga berpotensi mengalami kerusakan oleh beberapa kegiatan penambangan lainnya.  Koalisi ResponsiBank Indonesia pada tahun 2015 merilis hasil penelitiannya mengenai Peran Perbankan Dalam Pengembangan Industri Semen Di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang.

Dalam laporan tersebut, teridentifikasi setidaknya 25 kegiatan usaha pertambangan yang telah mendapatkan izin dan melakukan proses produksi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.   Kegiatan penambangan ini terlihat sepanjang jalan jalur selatan Rembang melalui Kecamatan Pancur, Pamotan, Gunem, Sedan, Sluke, Kranggan dan kecamatan Sale, yang menjadi bagian dari kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih.

Data lain yang berhasil dihimpun oleh Warta Hijau menunjukan bahwa terdapat sekurangnya 28 usaha pertambangan yang terkait industri semen di Jawa Tengah.  Luas keseluruhan areal penambangannya mencapai lebih dari 29 ribu hektar.

Analisis data yang bersumber dari Daftar IUP Nasional Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang dirilis tanggal 29 Agustus 2016 ini, menemukan bahwa 19 izin penambangan diantaranya adalah izin eksplorasi atau eksploitasi gamping atau kapur di berbagai wilayah di Jawa Tengah.

Berdasarkan data yang terkumpul dari hasil survei kawasan karst oleh pegiat speleology sampai tahun 2016, hampir sebagian besar wilayah di Jawa Tengah yang memiliki tutupan gamping adalah wilayah karst.

"Menurut pemahaman dan penglihatan saya, di Jawa Tengah hanya daerah Tegal yang masih batu gamping dan belum membentuk karst secara sempurna," kata Rasyid yang juga penghobi telusur gua ini.

Kawasan lainnya, seperti di Kabupaten Pemalang sudah mulai membentuk karst, demikian juga dengan di sekitar Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Hal yang sama juga di wilayah Grobogan dan Rembang yang merupakan bagian dari perbukitan karst Kendeng, serta Wonogiri termasuk dalam perbukitan karst Gunung Sewu.

"Sayangnya baru sebagian kecil kawasan karst ini yang diakui pemerintah," pungkasnya.

 

dhaniarmanto |

Orang biasa, dengan hobi yang biasa-biasa saja, yang sedang belajar membaca dan bercerita.

blog comments powered by Disqus