Paradoks Tambang Sebagai Jalan Menuju Kesejahteraan.

Rab, 18 Jan 2017 14:18 WIB

  Esai Berita

 lombaesaiwartahijau lombaesai

uli

Sepatun sabut di tengah lautan, sungguh merapung tak senang diam. Desa ini seolah-olah terlihat maju karena ada pertambangan, tetapi sebenarnya miskin dan banyak nilai-nilai yang hilang

 

Kalimat itu hingga kini masih melekat kuat diingatan saya. Menambah utuh kepercayaan bahwa sebanyak-banyaknya bumi yang dikeruk untuk diambil batubaranya, emasnya, ataupun mineral logam lainnya tidak bermanfaat bagi rakyat. Adalah sebuah kebohongan besar yang dilakukan oleh negara (pemerintah), bahwa tambang mampu mengubah kehidupan rakyat lebih baik. Tambang membawa penderitaan. Saya akan menceritakan betapa rakyat harus menanggung beban dan negara hanya bisa diam.

Langit semakin gelap, kami berharap semoga langit mampu membendung hasrat hujan untuk turun. Minimal hingga tiba dirumah Hendra Toni, mantan Penanggung Jawab Sementara (PJS) Kepala desa Gunung Payung. Perjalanan kami cukup panjang, dibutuhkan waktu sekitar 3,5 jam dari kota Bengkulu. Jalan tanah merah licin hingga batu ukuran kecil dan sedang  siap menyambut. Sisa hujan semalam membuat ban motor yang kami kendarai menebal dan tidak jarang tergelincir.

Tarikan napas yang dalam kemudian melepasnya adalah tanda syukur bahwa kami tiba dengan selamat di rumah Hendra Toni.

Dia masih ingat saya pernah datang sepuluh bulan yang lalu ke desa ini untuk melakukan uji kualitas air sungai Ketahun yang mengalir disepanjang desa. “Saya sudah gak menjabat PJS kades lagi mbak” tutur Hendra, bahkan sebelum saya menceritakan tujuan saya untuk melakukan wawancara.

Desa Gunung Payung adalah salah satu desa di kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara yang pada 2010 lalu secara resmi ditetapkan sebagai desa lumbung pangan oleh bupatinya, Imron Rosyadi. Namun ditahun yang sama dia mengingkari keputusannya dengan menerbitkan izin Operasi Produksi PT. Injatama. Perusahaan tambang batubara dengan luasan konsesi 6000 ha[1].

Tahu alasan kenapa saya memilih desa Gunung Payung sebagai bahan untuk ditulis? Karena desa ini bisa menceritakan paradoks kesejahteraan oleh tambang. Pembohongan kolosal serta pemiskinan masyarakat yang dilakukan oleh negara.

Hendra memperkenalkan saya dengan Buyung. Dia sekretaris desa Gunung Payung. Sepertinya dia merawat baik ingatan akan janji manis perusahaan. Mimpi dapat bekerja di perusahaan terbangun ketika perjanjian penyerapan tenaga kerja 60% penduduk lokal dan 40% penduduk luar dipaparkan saat sosialisasi pihak perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah. Selanjutnya janji membangun desa dengan dana CSR, dan memberikan pelatihan yang membangun skill masyarakat  dibidang pertambangan. Buktinya? Masyarakat lokal di PHK. Permintaan hibah tanah untuk pengembangan Kepala Keluarga (KK) tidak dipenuhi hingga kini.

Belum lagi hilangnya 280 ha lahan pertanian rakyat (sawah,kebun) dari sebelumnya 300 ha[2]. Hanya butuh lima tahun (2010-2015) saja mengubah bentangan hijau lahan pertanian menjadi lubang-lubang kerukan tambang.

2012, pemerintah desa membentuk tim pembebasan lahan. Sungai Ketahun sebagai sumber irigasi sawah masyarakat rusak akibat aktivitas pertambangan. Tidak mampu mengalir lagi hingga ke sawah-sawah masyarakat. Agar dapat bertahan hidup, akhirnya masyarakat menjual sawahnya demi memenuhi kebutuhan keseharian.

2013, bibir tambang PT. Injatama longsor. 100-an sawah rakyat tertimbun. sawah yang hampir panen berubah menjadi gundukan-gundukan tanah yang dipenuhi sisa-sisa biji batubara. Apa yang dilakukan perusahaan saat itu? Bukannya mengatasi longsor, PT Injatama justru menawarkan untuk membeli sawah-sawah warga yang terkena longsor. Sebab itu, longsor diduga dibiarkan oleh perusahaan dan pemerintah untuk membuat petani melepas lahan. Kerutan di dahi Buyung mewartakan amarah nya. Buyung patah hati karena janji teringkari.

Buyung memanggil bapaknya. Dia bilang “kalau mau tahu cerita sejarah Gunung Payung, diskusi sama bapak saya saja”. Abu Hanifah, salah satu tokoh masyarakat di desa itu. Abu Hanifah lah yang memperkenalkan kalimat Sepatun sabut di tengah lautan, sungguh merapung tak senang diam. Desa ini seolah-olah terlihat maju karena ada pertambangan, tetapi sebenarnya miskin dan banyak nilai-nilai yang hilang” ini kepada saya. Masih terekam jelas, dia menceritakan kegamangannya dengan kondisi desa saat ini, seolah guru yang sedang mengajari 4 orang murid diiringi suara guyuran hujan (tuhan mendengarkan doa kami).

"Tanah adalah kehidupan bagi kami. Pengalaman hidup kami adalah tanah" tutur nya. Saya sebut ini sebagai titik tolak relasi mereka dengan alam. Menelaah setiap tuturannya, sebelumnya banyak ajaran di masyarakat yang menempatkan alam sebagai subjek. Sebagai usaha menjaga Sungai Ketahun, masyarakat tidak boleh berladang apapun di bibir sungai. Jarak minimal penanaman adalah 50 meter. Sebagai bentuk rasa kebercukupan, tidak boleh mengambil buah dengan memanjat batangnya. Harus tunggu jatuh ke tanah. Kemudian bersawah. Sebulan sebelum bertanam padi, masyarakat mengadakan sidang. Tujuannya menentukan tanggal dimulainya menanam serentak. Tidak boleh ada yang saling mendahului, agar panen raya dapat dinikmati bersama. Saat panen raya, diadakan juga acara kesenian yaitu Tari Gandai dan doa bersama sebagai bentuk pembersihan desa. Semua itu hilang sejak masuknya perusahaan. Relasi mereka terputus.

Ah, saya coba lagi memutar ingatan tentang tuturan Buyung dan pak Abu. Saya bertanya kepada mereka, lalu rakyat diam?

Tidak. Mereka melawan. Tiga kali mereka melakukan gerakan aksi, pertama pada 2010 saat masyarakat mempertahankan sawah-sawah mereka dari pembebasan lahan. Kedua, pada 2012 saat PT. Injatama dengan sengaja membuang limbah batubara ke Sungai Ketahun yang menjadi sumber kebutuhan sehari-hari masyarakat. Ketiga, pada November 2016, saat masyarakat menutup jalan lalu lalang holing batubara, karena Injatama tidak kunjung memperhatikan tuntutan mereka terkait reklamasi lubang tambang dan hibah lahan. Tahu apa yang membuat miris? Mereka diperhadapkan dengan aparat kepolisian. Rakyat diposisikan sebagai musuh negara, saat mereka berjuang mempertahankan sumber kehidupannya.

Agaknya assesoris seragam serta senjata lengkap aparat negeri ini masih menjadi teror yang sangat menakutkan bagi rakyat, sehingga dapat meredam gerakan-gerakan aksi mereka. Ini adalah bentuk kapital yang paling sempurna. Ketika pengusaha menjalin hubungan gelap dengan penguasa dan dilindungi oleh aparat kepolisian, tentara, dan angkatan bersenjata sejenisnya yang lain.

Sekarang, banyak petani yang beralih menjadi buruh hingga ke daerah lain. Jadi buruh ditambang? Jangan harap perusahaan mau menerima.Gunung Payung, desa penyuplai beras untuk dua desa tetangganya, Desa Pondok Bakil  dan Desa Talang Berantai kini petaninya banyak yang membeli beras. Petani kehilangan identitasnya.

Jika desa Gunung Payung adalah potret pemiskinan ditingkat desa, saya akan coba paparkan pemiskinan yang lebih luas lagi.

Kebaikan hati Negara (pemerintah) dalam memberikan IUP pertambangan baik eksplorasi maupun operasi produksi, nyatanya tidak berkontribusi besar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Bengkulu (ukuran yang dipakai negara). Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, sektor pertambangan hanya menyumbang 4% saja bagi PDRB. Berikut kontribusi pertambangan bagi negara:

 

Jenis Lapangan Usaha

Tahun

2010

Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Pertambangan dan Penggalian

4,24%

4,17%

4,23%

4,11%

4,16%

3,97%

 

 

Obral izin pertambangan ini serta laju produksi batu bara yang cenderung masif tidak berimbang dengan pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. Tidak sesuai juga dengan ongkos perbaikan infrastruktur serta dampak ekologis yang harus ditanggung negara dan rakyat.

 

Tahun

Produksi Batubara

2008

1 juta ton

2009

1,2 juta ton

2010

2 juta ton

2011

3 juta ton

2012

4,7 juta ton

2013

4,2 juta ton

2014

6,29 juta ton

2015

4,5 juta ton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah produksi batu bara berdasarkan data dinas ESDM dan sumber lain (diolah)

Bengkulu Utara adalah kabupaten yang memiliki IUP terbanyak, yaitu 24 IUP[3], tetapi faktanya masih menjadi penerima bantuan raskin terbesar di propinsi Bengkulu. Banyaknya izin tambang tersebut hanya menyumbang PDRB sebesar 11% bagi provinsi Bengkulu. Kemudian, mengalami peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada medio 2011-2013[4].

 

Kabupaten Bengkulu Tengah pun demikian. Kabupaten terbanyak nomor dua setelah Bengkulu Utara. Dikuasai oleh  12 IUP[5], tingkat penerima raskin masih tinggi. Presentase kemiskinan juga mengalami peningkatan dari 6,42 (2010) hingga 7,24 (2013)[6].

 

Lalu adakah yang lebih mengerikan ketika rakyat dan ruang hidupnya hanya dianggap sebagai objek yang layak untuk di eksploitasi?Adakah yang lebih menyayat ketika rakyat dipaksa untuk mengikuti apa yang tidak mereka ketahui atas nama pembangunan, kemudian dianggap berhianat ketika berjuang mempertahankan sumber-sumber kehidupannya? Adakah yang lebih pedih ketika negara mengorbankan kehidupan rakyatnya demi pemilik modal dan membungkusnya dengan mimpi kesejahteraan dan kepentingan negara?

Mereka rakyat miskin, petani, yang diporak-porandakan hidupnya. Mereka berwajah, mereka bernama. Rakyat.

Hamparan pematang sawah yang sudah tidak ditanami selama 2 tahun itu makin terlihat kerontang takkala menerima sinar matahari sore. Mata Buyung hampir tak berkedip saat menceritakan  bahwa baru 2 tahun yang lalu hamparan sawah tersebut menghasilkan berton-ton padi sekali panen. Tambang telah mengusir burung-burung dan ikan-ikan  di sawah. Dan tak lama lagi mungkin kami yang akan terusir katanya setengah tertawa namun berasa resah.

 

[1]IUP Operasi Produksi nomor 270/2010 diterbitkan bupati Bengkulu Utara.

[2]Hasil wawancara dengan Suprayudi (46 tahun), Ketua Kelompok Tani setempat.

 

[3]Data ini adalah data terbaru (Genesis, diolah;Januari 2017). Jumlah IUP ini menciut setelah dikeluarkan nya hasil evaluasi CnC ke XX1 oleh Kementerian ESDM. Sebelumnya ada 40 IUP.

[5]Data ini adalah data terbaru (Genesis, diolah;Januari 2017). Jumlah IUP ini menciut setelah dikeluarkan nya hasil evaluasi CnC ke XX1 oleh Kementerian ESDM. Sebelumnya ada 22 IUP.

uli |

Penulis bernama lengkap Uli Arta Siagian. Lahir di Bengkulu Utara, 12 Maret 1993. Menyelesaikan studi Strata 1 Ilmu Komunikasi di Universitas Bengkulu dan kini bekerja sebagai Manager Kampanye di Genesis Bengkulu. Dua tahun belajar bersama rakyat membuat saya percaya bahwa keadilan dan kebenaran memang harus diperjuangkan. Keadilan dalam mengelola ruang hidup yang tidak jarang terampas akibat hadirnya korporasi serta kejahatannya yang dilegitimasi oleh Negara (pemerintah). Tuturan mereka (rakyat) yang membuat denyut nadi perjuangan terasa semakin kencang. Genesis Bengkulu merupakan salah satu lembaga anggota WALHI yang aktif melakukan kerja-kerja advokasi keselamatan sumber-sumber penghidupan dan kampanye lingkungan, pertambangan, perkebunan, hutan, dan energi. Meningkatkan keberanian komunitas untuk memperjuangkan hak-haknya dalam pemanfaatan sumberdaya secara adil dan berkelanjutan merupakan misi dari lembaga yang sudah berdiri sejak 2004 lalu.

blog comments powered by Disqus