Pembangunan Hegemoni Wacana Kesejahteraan Tambang

Jum, 20 Jan 2017 17:24 WIB

  Esai

 lombaesai lomba esai warta hijau rembang melawan rembang menang mitos tambang untuk kesejahteraan save kendeng

elki

Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan

Buku Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan (Hendra:2016) mencoba untuk membedah wacana pemerintah dalam sistem kebijakan di Indonesia. Dalam buku tersebut Hendra mencari alternative lain dalam membedah kebijakan tidak hanya pada sisi ontologisnya saja melainkan lebih ke sisi aksiologisnya.

Teori yang digunakan adalah teori Post Marxis dari Laclau dan Mouffee (2008). Teori Post Marxis yang berangkat dari teori Hegemoni, Antonio Gramcshi dalam The Prison Note. Jika Gramschi membagi Hegemoni atas perjuangan kelas, berbeda dengan Laclau dan Mouffe yang mengambil bahwa Hegemoni adalah pertarungan wacana. Melalui wacana hegemoni akan terbentuk. Sebab dengan adanya wacana publik akan percaya terhadap sesuatu hal.

Dalam pengertian Laclau dan Mouffee, wacana adalah totalitas makna yang terstuktur yang dihasilkan praktik artikulasi. Makna adalah sesuatu yang cair dan tidak pasti. makna terdapat dalam wacana. praktik artikulasi adalah praktik apa pun yang berusaha menetapkan hubungan antara makna-makna sehingga identetas makna dapat dimodifikasi dan bisa ditetapkan.

Dari teori post Marxis yang digunakan Laclau dan Mouffe, kita dapat melihat bagaimana wacana yang terus bergulir diantara penolakan pabrik semen di Rembang. Wacana yang digulirkan oleh penguasa bahwa tambang akan membawa kesejahteraan untuk daerah disekitarnya.

Jika kita menggunakan nalar pembangunan (developmentalist) yang mengukur kesejahteraan dari pesatnya pembangunan. Nalar pembangunan membawa wacana bahwa tambang akan membawa kesejahteraan bagi warga sekitar dengan adanya lapangan pekerjaan. Para ekonom borjuis menggunakan nalar pembangunan yang pesat akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Hendra hal tersebut masih diragukan, sebab jika kita berkaca pada Jawa Tengah sebagai lumbung padi Jawa maka dengan adanya pertambangan semen yang akan memapras pegunungan kendeng. Berarti akan menghilangkan sumber air yang menjadi kebutuhan bagi para petani. Selain itu sawah-sawah garapan petani akan hilang karena terkena pembangunan pabrik semen. Jika kelas penguasa menggunakan nalar pembangunan sebagai pengukur kesejahteraan, maka para petani yang menolak pabrik semen lebih mementingkan kelangsungan alam.

 Dalam bukunya, Hendra membahasakan secara sederhana pertarungan hegemoni wacana tentang kesejahteraan yang terjadi di Rembang: “Negara ingin membangun hegemoni pembangunan berbasis pertambangan, dan warga (petani) sedang membangun hegemoni tandingan (counter hegemony) atas hegemoni Negara”

Wacana seperti hilangnya air dan tanah garapan petani dialihkan menjadi wacana kesejahteraan tambang. Wacana kesejahteraan tambang yang digulirkan oleh penguasa adalah bentuk hegemoni Ganjar Pranowo yang mencoba membangun hegemoni kepada masyarakat.

Setiap proses regulasi yang dibuat Ganjar terkait hukum dan dokumen adalah sistem proseduralis. Pemerintah mencoba untuk meyakinkan public bahwa mereka di pihak yang Netral. Sistem ini dinilai tidak sempurna sebab sistem proseduralis tidak mampu melihat dinamika yang terjadi. Sistem proseduralis adalah sistem kebijakan yang terbentuk oleh kesepakatan-kesepakatan dari beberapa pihak pembuat kebijakan. Dalam beberapa wawancaranya di media Ganjar mengatakan bahwa adanya pabrik semen di Rembang adalah cara untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang ekonomi. 

Perebutan Ruang Wacana atas Kesejahteraan Tambang

"Ibu bumi wis maringi

 Ibu bumi dilarani

Ibu bumi kang ngadili

 Lailahaillahmuhammadarrosulloh"

Lagu Jawa yang dinyanyikan Gunretno dan Sukinah saat berdialog di acara "Mata Najwa" bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Lagu tersebut memperingatkan apabila bumi sudah memberi tetapi bumi disakiti maka "ibu"bumi akan mengadili. Tembang Jawa tersebut telah menjadi spirit bagi perjuangan petani Kendeng.

Tak lelah petani Kendeng telah berjuang lebih dari dua tahun. Selain bertahan di tenda perjuangan yang mereka dirikan untuk menolak pembangunan pabrik semen yang akan menambang pegunungan karst di Kendeng. Para petani Kendeng terus berusaha melakukan segala cara untuk mempertahankan tanah garapan mereka.

Setelah dua tahun berjuang melalui jalur hukum akhirnya para petani Kendeng memperoleh kemenangan dari apa yang mereka perjuangkan sejak 2014. Mahkamah Agung memenangkan tuntutan petani Kendeng.

Setelah MA memutuskan gugatan warga yang menolak pembangunan pabrik semen di Rembang. Ganjar Pranowo menerbitkan izin baru No. 660.1/30 pada 9 November 2016 terkait pembangunan pabrik semen di Rembang. Padahal menerbitkan izin tanpa disertai AMDAL adalah sebuah kecacatan dalam hukum paling lama 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 3 miliar, seperti yang tertuang dalam Pasal 111 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

 Setelah keluarnya izin yang diklaim Ganjar sebagai addendum tersebut. Petani yang menolak pembangunan pabrik semen di Rembang melakukan long march dari Rembang menuju Semarang. Para petani tersebut mendirikan tenda di depan Istana Gubernur Jawa Tengah. Para petani bersikukuh tak ingin pulang sebelum Ganjar Pranowo mencabut izin pembangunan pabrik semen di Rembang.

Mereka mendirikan tenda di depan gedung Gubernur Jawa tengah, saking kewalahannya akhirnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diturunkan untuk membubarkan tenda warga. Namun, mereka tetap bersikukuh tidak ingin meninggalkan Istana Gubernur. Walaupun Tenda mereka dibubarkan para petani tidak kehabisan ide, mereka tetap didepan gedung Gubernur dengan menggunakan payung. Dari peristiwa demi peristiwa yang berputar kita dapat melihat bagaimana begitu congkaknya aparatus negara dalam menanggapi warganya yang protes akibat kesewenang-wenangan penguasa.

Setelah meledak kembali, maka Ganjar harus menerima kemarahan rakyat. Di yogyakarta seluruh elemen masyarakat bersatu dalam panggung budaya bertajuk "Panggung Budaya Selamatkan Kendeng".

Kemarahan rakyat telah tertulis dalam kutipan press releas yang pada intinya adalah rakyat telah bosan dibohongi oleh permainan hukum Ganjar Pranowo. Apabila Ganjar tidak berhenti dengan permainan-permainan hukumnya maka rakyat mempersilahkan Ganjar untuk turun.

"Pejabat tetap tuli, penguasa tetap bisu, dan pengusaha masih berak di atas kepala kita. Jika mandat kekuasaan tak lagi mengayomi. TURUNKAN SAJA."Kutipan Prease realese ditulis oleh elemen masyarakat yang tergabung dan datang di acara yang diadakan minggu, 15 Januari 2017.

KH. Imam Azis Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga menyerukan hal yang sama. Dalam orasinya, Imam Azis juga menyerukan agar Ganjar mematuhi putusan Mahkamah Agung "Jika tanggal 17 pak Ganjar masih tetap tidak berpihak pada rakyat, sudah saatnya warga jawa tengah melawan" ungkap azis dalam penutupan orasinya. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia. Seharusnya Ganjar berpikir ulang untuk terus membelot, sebab rakyat telah benar-benar lelah.

17 Januari 2017, hari dimana seharusnya Ganjar memberikan putusan yang diinginkan rakyat. Kembali lagi Ganjar menyakiti hati rakyatnya kembali permainan logika yang pelik. Ketika rakyat hanya ingin mengatakan "Batalkan pembangunan pabrik semen di Rembang". Kembali Ganjar membuat regulasi hukum yang begitu ambigu.

Surat putusan terbaru pada tahun 2017, pada point pertama Ganjar telah mencabut izin PT Semen Indonesia. Tetapi pada point kedua, kembali menjadi persoalan ketika Ganjar kembali memerintahkan pada PT. Semen Indonesia untuk melengkapi dokumen-dokumennya kembali.

Surat keputusan pada poin kedua bertuliskan "Memerintahkan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk menyempurnakan dokumen adendum Andal dan RKL-RPL dan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan proses penilaian dokumen". Padahal pemerintah daerah hanya boleh memutuskan iya atau tidak, bukan wewenang gubernur untuk persoalan tehnis seperti penyempurnaan dokumen.

Sepertinya Ganjar telah benar-benar diluar kendali. Sebagai kepala daerah seharusnya Ganjar memposisikan diri sebagai "pelayan" rakyatnya tetapi putusan tersebut telah membuktikan bahwa Gubernur Jawa Tengah tersebut telah memilih menjadi "centeng" untuk kaum pemodal. Dalam kasus ini adalah PT Semen Indonesia.

 

Sumber:

Hendra Try Ardianto. Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan. 2016. Yogyakarta: Polgov

https://jaganyala.wordpress.com/2017/01/16/pagelaran-budaya-gugat-ganjar-pranowo-harus-patuhi-hukum-atau-turun/

http://www.tegarnews.com/berita-warga-kendeng-desak-pencabutan-izin-pabrik-semen.html

http://regional.kompas.com/read/2016/12/21/15162131/tak.puas.warga.rembang.dirikan.tenda.di.depan.kantor.gubernur.jateng

 

 

elki |

Seorang pemaki yang fasih melalui verbal dan non verbal. Saya sedang belajar menulis di Gerakan Literasi Indonesia

blog comments powered by Disqus