Proyek Geothermal Berkontribusi pada Perusakan Hutan Jawa

Rab, 21 Des 2016 21:26 WIB

  Berita

 pltp baturraden gheotermal panas bumi listrikpanasbumi

atmin

Larangan merusak hutan (UU Kehutanan No. 41/1999)Larangan merusak hutan.  Pengumuman yang dipasang pada tahun 2012 di salah satu batas hutan lindung berisi pasal-pasal mengenai larangan perusakan hutan dalam UU Kehutanan No.41 tahun 1999.  Tragisnya di tempat yang sama saat ini dipasang larangan masuk ke hutan "selain karyawan" yang dipasang oleh sebuah perusahaan pengelola eksplorasi panas bumi. (Foto : Istimewa/Aziz)

Oleh : Dhani Armanto

Wartahijau - Berbagai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ternyata berkontribusi dalam perusakan hutan jawa. Siklus lingkungan di jawa sudah hampir tidak berfungsi, bencana ekologi ada di depan mata.

Berdasarkan data Walhi, tahun 2015 setidaknya ada 1.071 desa yang mengalami bencana seperti banjir, tanah longsor dan rob di Jawa Barat. Angka ini menempatkan Jawa Barat sebagai daerah paling banyak mengalami bencana di Indonesia.  Pada sisi lain, korban bencana ekologi terbesar berada di Jawa Tengah yang menelan korban jiwa sebanyak 152 orang.

Pengkampanye Walhi, Dwi Sawung (35),  saat dihubungi Warta Hijau menyatakan, kawasan konservasi di Jawa yang jumlahnya tinggal sedikit, harus tetap dipertahankan dan tidak boleh dibiarkan digunakan untuk pemanfaatan lain di luar konservasi.

“Di beberapa lokasi, proyek geothermal justru membuka jalan perambahan hutan, karena mayoritas proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Jawa ini berada di dalam lahan konservasi,” ungkap Dwi Sawung.

Bahkan menurut Dwi Sawung, kerusakan yang akan timbul bukan hanya sebatas lokasi proyek saja, tetapi juga akan merambah ke areal sekitarnya.  “Sekali ada akses terhadap kawasan konservasi, maka akan rusak kawasan tersebut, karena nanti ada anggapan kegiatan itu boleh kenapa kegiatan ini tidak,” tambahnya.

Pemerintah tidak konsisten

Dilansir dari Tempo.co, 14 November 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil mengakui bahwa kerusakan parah atas hutan Jawa menyebabkan berbagai bencana. “Pemerintah harus mengadakan evaluasi terhadap planologi, kenapa bisa banjir di satu daerah namun daerah lain juga kekurangan air," kata Sofyan Djalil ketika hadir dalam Diskusi Nasional dengan tema "Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air" di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta.

Sayangnya, pemerintah nampak tidak konsisten dengan kebijakannya sendiri.  Pemerintah justru semakin melonggarkan kebijakan pemanfaatan hutan untuk eksplorasi dan eksploitasi panas bumi.  Mengutip Mongabay (www.mongabay.co.id), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya bahkan mengatakan bahwa kementeriannya akan mendukung dan menyiapkan regulasi dalam pemanfaatan panas bumi dengan mempertimbangkan prinsip konservasi.

”Bisa melalui pola pinjam pakai kawasan hutan apabila sumber energi berada di hutan lindung. Pola izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi bila sumber energi berada di kawasan konservasi,” katanya kepada Mongabay (14/11/2016) lalu.

Siti menambahkan bahwa untuk cagar alam, KLHK memastikan sumber-sumber keragaman hayati tetap dilindungi.  Koordinasi dengan pemerintah daerah sangat dibutuhkan terkait fungsi lingkungan di sekitar.  “Perlu ada kajian empirik di lapangan dan memastikan tak terjadi gangguan biodiversitas di kawasan itu”, tambahnya.

Perusakan masif

Namun, fakta lapangan nyatanya bertolak belakang dengan pernyataan Siti Nurbaya.  Di Jawa Barat, Komunitas Save Ciharus menemukan bahwa cagar alam Kamojang telah mengalami kerusakan akibat pembangunan PLTP.  Pepep DW (32), pegiat Save Ciharus menyampaikan, cagar alam tersebut telah mengalami kerusakan sebagai bagian dari eksplorasi maupun eksploitasi potensi panas bumi yang tersimpan.

Menurut Pepep, dalam konteks tertentu, terdapat fakta bahwa geothermal adalah salah satu pendekatan pengelolaan energi yang relatif ramah lingkungan. Salah satu syarat keberlanjutan pemanfaatan energi panas bumi adalah ketersediaan air tetap terjaga. Namun, dalam prosesnya setiap pengeboran selalu dilakukan dengan cara membuka hutan, melakukan penebangan secara masif.  

“Celakanya lagi, praktik tersebut dilakukan di sebuah kawasan dengan status Cagar Alam, di mana di dalam kawasan tersebut tidak ada sedikit pun ruang bahkan untuk proyek ramah lingkungan seperti energi geothermal,” ujarnya.

Data yang didapat Warta Hijau dari KLHK memperlihatkan tidak adanya pengendalian atas perusakan hutan Jawa, terutama yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan tambang dan non tambang. Pemerintah justru menerbitkan lebih banyak izin pembukaan hutan untuk eksplorasi dan eksploitasi proyek geothermal, tambang dan lain sebagainya.

Pada tahun 2014 lalu, pemerintah bahkan mengeluarkan lebih banyak izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksporasi dan eksploitasi baik tambang maupun non tambang.  Menurut Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2014, pemerintah telah mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi tambang seluas 6.318,38 Ha.  Dengan penambahan ini, total luasan hutan Jawa yang telah diizinkan untuk digunakan kegiatan eksplorasi tambang seluas 95.635,95 Ha.  Perkembangan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi tambang dan non tambang sendiri sampai tahun 2014 sudah mencapai 3.708,61 Ha.

Menurut Dwi Sawung, Indonesia sebenarnya belum mengalami krisis pasokan energi listrik, sehingga tidak ada alasan kuat yang mendorong pemerintah berani mengambil risiko kerusakan lingkungan yang lebih besar.

“Indonesia tidak mengalami kekurangan energi listrik, dari pasokan yang ada saat ini di Jawa - Bali, masih ada margin energi listrik di atas 33 persen”, ujarnya.  “Krisis ada di daerah tertentu saja di luar Jawa, pasokan Jawa-Bali sendiri surplus banyak,” pungkasnya.

 

atmin |

Redaksi Warta Hijau.com. Akun ini digunakan untuk mempubliksikan pengumuman dari redaksi.

blog comments powered by Disqus