Proyek PLTP Picu Kerusakan Hutan Lebih Luas

Rab, 21 Des 2016 21:51 WIB

  Berita

 listrikpanasbumi

atmin

Larangan memasuki hutan.  Sebuah pengumuman di pasang di pintu rimba kawasan hutan lindung di G. Slamet yang melarang masyarakat memasuki hutan karena sebuah proyek eksplorasi geothermal sedang erjalan didalamnya.  Pada tahun 2012 di lokasi yang sama dipasang pengumuman berisi pasal-pasal larangan merusak hutan dalam UU Kehutanan No. 41/1999.  (Foto : Istimewa/Hamid)

 

Oleh : Dhani Armanto

Wartahijau - Masuknya proyek-proyek pengusahaan panas bumi sebagai pembangkit listrik diyakini telah mengubah budaya masyarakat secara signifikan.  Perubahan budaya ini telah menyebabkan kerusakan hutan menjadi tidak terkendali, bukan saja terjadi pada tapak proyek, tetapi juga meluas ke areal sekitarnya.

Pepep (32), aktivis #SaveCiharus menyatakan, riset yang dilakukan oleh komunitas #SaveCiharus yang melakukan pendampingan di tiga tempat (Pangalengan, Cagar Alam Papandayan dan Cagar Alam Kamojang, ketiganya di Jawa Barat) sejak tahun 2012, menemukan terjadinya perusakan lingkungan yang serius di lokasi-lokasi PLTP dibangun.

“Rata-rata kerusakan hutan konservasi meningkat pasca eksplorasi geothermal,” ujarnya saat dihubungi Warta Hijau Kamis (15/12) lalu.

Menurutnya, kerusakan bukan hanya terjadi pada lingkungan fisik semata, tetapi juga terjadi sampai pada tingkat kerusakan budaya masyarakat.  Penelusuran yang dilakukan oleh komunitas Save Ciharus menemukan perubahan budaya yang sangat memprihatinkan.  Perubahan budaya tersebut, pada akhirnya memengaruhi perubahan cara pandang masyarakat terhadap lingkungannya.

Sebagai contoh adalah masyarakat di kampung Cibitung Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Pepep menyampaikan, pada awalnya masyarakat hanya dimungkinkan berjalan kaki untuk dapat mengakses hutan lebat di tepi jajaran pegunungan Malabar hingga Wayang Windu. Puluhan tahun masyarakat hidup di batas luar hutan tersebut dengan adanya kepercayaan yang melarang perusakan hutan.

Kepercayaan dan saling hormat antara masyarakat lokal dengan alam tersebut terjalin lama, hingga datangnya proyek eksplorasi panas bumi di kawasan sekitar hutan Cibitung pada tahun 90-an.  Berbagai kendaraan berat diturunkan, hutan lebat yang menghampar luas ditembus, pohon-pohon besar yang dilewati jalan eksplorasi ditumbangkan.

Hilangnya penghargaan terhadap alam

Akhirnya, tidak hanya manusia saja yang dengan mudah memasuki kawasan hutan, melainkan alat-alat berat beserta kendaraan roda empat mampu melenggang dengan mudah. Tidak hanya hutan yang dekat dengan perkampungan saja, melainkan jalan besar beraspal tersebut sudah menyentuh tepi Situ Aul.

Pada titik ini, relasi saling menghormati antara manusia dengan alam runtuh.  Proses eksplorasi panas bumi yang dilakukan menyebabkan terjadinya perubahan cara pandang masyarakat terhadap alamnya.  

“Kepercayaan dan sikap hormat masyarakat terhadap alam sekitarnya seolah dirobohkan dengan kenyataan bahwa hutannya tidak hanya sekadar dirambah, melainkan dihancurkan,” ungkap Pepep.

Pembangunan infrastruktur eksplorasi panas bumi telah mengubah klasifikasi pengetahuan masyarakat terhadap alam pada umumnya. Setelah alat berat menembus kawasan yang awalnya dikategorikan masyarakat sebagai hutan yang harus dijaga, kini dipandang secara berbeda.

Masyarakat tidak lagi memandang kawasan hutan sebagai sesuatu yang harus dijaga agar tetap alami, melainkan sekedar tanah untuk digarap.  Sejak saat itu, masyarakat mulai berani menebang kayu-kayu hutan, membuka lahan dari hutan menjadi perkebunan holtikultura.

Menurut Pepep, kondisi semacam ini, ternyata tidak hanya terjadi di kawasan hutan Cibitung saja, melainkan juga terjadi di kawasan PLTP Darajat (Kecamatan Pasirwangi, Garut, Jabar), Kamojang (Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung) dan beberapa ekplorasi panas bumi lainnya. Beberapa ahli kajian konservasi menyebut peristiwa kerusakan hutan oleh masyarakat setelah adanya akses jalan akibat eksplorasi panas bumi ini sebagai dampak turunan. Padahal kenyataannya peristiwa ini bukan hanya dampak turunan tetapi dampak massif yang menyentuh kesadaran paradigma masyarakat dalam melihat hutannya.

Arizal Mutahir (42), peneliti sosiologi dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto mengonfirmasikan fenomena demitologi ini.  Menurutnya, kehadiran sebuah proyek jelas akan memengaruhi sistem nilai yang ada pada masyarakat.

Pengaruhnya bisa dilihat dari perubahan kegiatan keseharian masyarakat di tempat proyek itu berlangsung. Perubahan tindakan keseharian, mengubah juga relasi antar anggota masyarakat ketika berinteraksi. Lambat laun, perubahan itu akan mengubah sistem nilai yang ada dalam masyarakat itu. Akhirnya, hal itu juga akan mengubah mitos yang ada pada masyarakat.

Pada konteks kerusakan hutan di sekitar proyek PLTP, Arizal mengungkapkan, seringkali masyarakat yang disalahkan ketika cara pandang dan pola interaksinya dengan hutan menjadi destruktif.  Akan tetapi, menurutnya, yang paling bertanggung jawab atas perubahan ini adalah pemerintah.

Pemerintah tetap harus bertanggungjawab

Menurut Arizal, semua proyek pasti berkaitan dengan otoritas terkait, dalam hal ini pemerintah atau negara. Pemerintah yang mengeluaran perizinan, maka yang dapat dituntut atas perubahan yang terjadi, dan apalagi perubahan itu merugikan masyarakat, tentunya pemerintah itu sendiri.  

Tanggung jawab pemerintah atas kerusakan yang terjadi menurut Arizal, tidak melepaskan tanggung jawab pihak perusahaan pengelola proyek.  “Mereka mengambil keuntungan dari sumber daya yang ada, berarti mereka juga harus bertanggung jawab atas kerugian atau bahkan kerusakan yang terjadi,” tegas Arizal.

Dosen sosiologi ini menjelaskan, selama ini jika ada proyek, yang jadi bahan pertimbangan adalah adanya analisis dampak lingkungan. Sayangnya, pengertian lingkungan itu hanya berkenaan dengan persoalan lingkungan alam. Akan tetapi, analisis yang dilakukan sering kali tidak cukup mendalam, sehingga melupakan sisi kemanusian.

“Seolah, yang menjalani, yang mengambil manfaat dan yang menanggung akibat akan proyek itu bukan manusia,” imbuhnya. Apapun teknologinya, semaju apapun perangkatnya, manusialah yang menjalankan, mengambil manfaat dan sekaligus menanggung akibatnya.

Kerusakan hutan tersebut sebenarnya dapat dianalisis potensinya.  Dalam sosiologi dikenal adanya istilah fungsi nyata (manifest) dan fungsi laten. Apabila sebuah proyek memang direncanakan (by design), tugas sosiologi adalah mencari fungsi laten dari yang direncanakan. Itu bisa menggunakan mitos dan folklore yang ada di masyarakat.

Kemudian, mencari alternatif-alternatif jawaban untuk meminimalkan risiko atas munculnya fungsi laten. “Sayangnya, proyek yang selama ini ada hanya disengaja, tapi tidak direncanakan,” ujarnya menutup jawaban atas pertanyaan Warta Hijau.

atmin |

Redaksi Warta Hijau.com. Akun ini digunakan untuk mempubliksikan pengumuman dari redaksi.

blog comments powered by Disqus