Tenda Perjuangan Ibu-Ibu Kendeng Dibakar Perusuh

Sab, 11 Feb 2017 00:36 WIB

  Berita

 

dhaniarmanto

Puluhan orang yang diduga pekerja PT Semen Indonesia membongkar paksa dan membakar tenda perjuangan ibu-ibu Kendeng  yang berada di dekat pintu masuk lokasi tapak pabrik semen PT Semen Indonesia.  Peristiwa ini terjadi pada Jumat (10/02/17), pukul 19.50 WIB, sekitar 50 orang perusuh datang dan secara kasar berteriak memaksa delapan ibu warga Kendeng yang saat itu berada di dalam tenda, untuk keluar dan meninggalkan lokasi tersebut.

Menurut Joko Prianto, dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), dengan alasan mengganggu pekerjaan mereka di PT Semen Indonesia, para perusuh ini kemudian merusak, membongkar dan membakar tenda perjuangan warga kendeng.

"Selain tenda, mushola yang dibangun warga pada 15 Februari 2016 lalu, juga turut dibakar perusuh. Portal ‘segel’ yang telah didirikan warga tolak semen pada Jumat pagi (10/2/2017) juga dibongkar," tutur Joko Prianto.
 

Perusuh mengangkat tempat ibadah warga sebelum membakarnya.
Sumber : Tim Dokumentasi JMPPK / www.omahkendeng.org

Joko menambahkan, meski tidak mengalami luka fisik, kedelapan ibu yang menjadi korban tindak kekerasan mengalami ketakutan dan guncangan.  Atas kejadian ini, JMPPK akan mengadukan para perusuh yang sebagian diantaranya sudah teridentifikasi.

Polisi Telah Diminta Menjaga Warga

Dilansir dari www.omahkendeng.org, pagi sebelum kejadian ini, pukul 07.00 ratusan warga Kendeng penolak tambang berbondong-bondong menuju pintu masuk pabrik semen.  Warga lalu berkumpul di tenda perjuangan dan mulai membuat palang bambu untuk menutup jalur akses ke tapak pabrik semen PT Semen Indonesia. 

Aksi ini dilakukan warga sebagai upaya untuk menegakkan putusan MA yang pada 5 Oktober 2016 lalu telah memenangkan Peninjauan Kembali Petani Rembang lewat putusan bernomor 99 PK/TUN/2016.

Dialog yang sempat memanas antara warga tolak tambang dengan aparat dan massa pro tambang, Jumat pagi (10/2/2017).
Sumber : www.omahkendeng.org

Dalam aksi pada Jumat pagi tersebut suasana sempat memanas ketika massa pro pabrik semen datang dan mulai menekan warga tolak pabrik semen.  Kali ini massa pro pabrik semen yang terdiri dari laki-laki dengan postur besar memaksa agar polisi menindak warga yang menolak tambang.

Massa pro pabrik semen ini sempat mengancam apabila dalam 15 menit warga tidak membongkar palang. maka mereka akan mengerahkan massa untuk menindak sendiri.

Untungnya situasi panas ini tidak berkembang menjadi insiden.  Aksi ini berakhir damai pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB, setelah sebelumnya warga mendeklarasikan akan mempertahankan palang segel, dan meminta kepada aparat kepolisian untuk menjaga sepenuhnya.

PT Semen Indonesia Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum

Sebelumnya, warga didampingi LBH Semarang sebagai kuasa hukumnya, telah melaporkan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia ke Polda Jawa Tengah (8/2/2017). 

Dalam siaran pers JMPPK dan LBH Semarang yang dirilis melalui www.omahkendeng.org (10/2/2017), petani Rembang yang akan terdampak dari adanya pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang melaporkan adanya dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

PT Semen Indonesia diduga telah melakukan usaha/kegiatan tanpa izin lingkungan sebagaimana diatur Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Mahkamah Agung pada 5 Oktober 2016 lalu telah memenangkan Peninjauan Kembali Petani Rembang lewat putusan bernomor 99 PK/TUN/2016. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jateng tentang Izin Lingkungan PT Semen Gresik (Persero) Tbk (yang kemudian berganti nama menjadi PT. Semen Indonesia).

Selain itu, dalam amar putusan PK tersebut juga memerintahkan Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut SK Izin Lingkungan tersebut. Berdasarkan Pasal 40 UU PPLH, putusan ini juga memiliki konsekuensi batalnya Izin-Izin turunan dari objek sengketa termasuk Izin Usaha, Izin Konstruksi dan Izin Operasi.

Dalam praktiknya, warga menemukan bahwa kegiatan usaha PT Semen Indonesia di lokasi pembangunan pabrik semen masih terus berlangsung. Artinya, usaha ini dilakukan tanpa memiliki Izin Lingkungan sebagai dasar hukumnya. Padahal, Pasal 36 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Karena itu, tindakan PT. Semen Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di Rembang ialah tindakan ilegal.

 

 

dhaniarmanto |

Orang biasa, dengan hobi yang biasa-biasa saja, yang sedang belajar membaca dan bercerita.

blog comments powered by Disqus