Penambangan Pasir di Desa Sukorejo, Banyuwangi

Banyuwangi—Daerah yang terletak di ujung timur palau Jawa ini diberkahi alam yang subur. Topografinya terbilang komplit, mulai dataran tinggi dengan kontur pegunungan hingga kawasan pesisir. Tidak hanya memiliki tanah yang subur, tapi material aluvial yang dimuntahkan dari gugusan berapi pegunungan Ijen telah mengisahkan cerita turun temurun mengenai pertambangan dan siklus kehidupan purba. Pasir dan batuan atau jenis bahan industri galian C telah mewarnai dan membangun kehidupan masyarakat Banyuwangi dengan pelbagai keuntungan dan juga kerugiannya.

Salah satunya ialah Khotib (40 tahun), telah malang melintang pada bisnis bahan galian C di Banyuwangi hingga kini. Profesi itu yang telah ia geluti lebih dari 10 tahun terakhir ini membuatnya kenyang akan pengalaman di dunia perpasiran. Mulai dari penggali, pengangkut, tengkulak, penjual hingga mengolah pasir menjadi batako. Tidak hanya itu, material bangunan lain seperti batu gunung juga ia kulak untuk memenuhi pesanan pembangunan infrastruktur di daerahnya. Bahkan, ia salah satu mantan pelaku untuk sebuah program nasional untuk pembangunan infrastruktur di desanya, di mana sudah tidak asing lagi dengan pemanfaatan pasir galian sebagai bahan baku utama pembangunan.

Hingga akhirnya ia mantab menekuni bisnis pengolahan pasir menjadi batako, selain menjadi tengkulak pasir masih dijalankannya serta merta. Profesi ini mengantarkannya menjadi juragan pasir yang sudah tidak asing lagi di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi. Di antara yang paling menjanjikan dari bisnis galian ini, menurutnya, adalah bisnis batako. Dengan meningkatkan nilai tambah material pasir, bisnis batako juga memberikan peluang pekerjaan dan pendapatan bagi beberapa orang di sekitarnya untuk berpartisipasi sebagai rantai penopang industry untuk bahan galian C.

“Dua orang pekerja, bukan dengan upah harian, melainkan borongan. Biar mereka lebih untung,” tandasnya kepada Warta Hijau pada Sabtu (31/12/2016).

Setiap satu truk berukuran sedang bermuatan 7-7,5 m3, mampu memproduksi antara 1.300–1.400 batako. Para pekerja memborongnya dengan ongkos Rp. 300.000/seribu batako. Biasanya, jika cuaca cerah dan mendukung, dalam sehari dua orang pekerja mampu memproduksi 600-700 batako setiap harinya. Sedangkan keuntungan Khotib, sang juragan pasir, sebesar Rp. 300.000/seribu batako. Keuntungan itu telah dipotong oleh biaya pembelian pasir dari petani sebesar Rp. 450.000/truk dan minyak solar untuk mesin pencetak batako. Keuntungan akan bertambah jika pembeli batako menginginkan untuk pengiriman batako itu ke rumahnya. Jika diambil sendiri, batako akan dihargai Rp.1.500/batako, namun jika diantar untuk sekitar kampung akan menjadi Rp. 1.800/batako. Sementara jika menjadi tengkulak biasa, dalam satu truk pasir dijual dengan kisaran harga Rp. 700-an ribu, di mana keuntungannya sekitar hanya Rp. 200-an ribu untuk setiap truk bermuatan pasir.

Penambangan yang tidak direklamasi meninggalkan lubang yang buruk rupaKhotib, lanjutnya, banyak pihak yang bergantung kepada pertambangan bahan galian pasir ini. Selain, penambang atau penggali, tapi juga banyak pihak lain seperti tungkulak pasir, kuli, sopir, petani pemilik lahan, pedagang sekitar lokasi tambang, warga yang sedang membangun dan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur publik. Dari material pasir, memunculkan pelbagai aktor dan agen dalam sebuah rantai pemasok yang saling bergantung di masyarakat dalam pengertian ekonomis.

“Jika terdapat tambang, aktivitas ekonomi akan lebih bergeliat,” gumamnya.

 

Terdapat beberapa model pertambangan pasir rakyat jika dilihat dari status lahan. Pertama, lahan dimiliki oleh petani sendiri termasuk operasinya berserta armada pengangkut dan alat beratnya. Model seperti ini biasanya digeluti oleh petani yang telah memiliki modal besar atau petani yang telah memiliki badan usaha sendiri. Kedua, model bagi hasil antara pemilik lahan dan operator tambang dengan kelaziman proporsi 40/60. Selain memiliki alat angkut dan alat berat sendiri, biasanya operator juga menjualnya kepada tengkulak yang memiliki alat angkut sendiri. Ketiga, pemilik lahan menyewakan lahannya dengan nilai 15-20 kali lipat daripada harga pasaran normal. Pemilik lahan mengetahui jika lahannya akan ditambang yang biasanya dengan perjanjian kedalaman galian tertentu, sehingga pemilik lahan masih bisa memanfaatkan lahan kembali. Keempat, pemilik lahan hanya meminta Rp. 50.000/truk. Model ini adalah yang paling tradisional dari kelompok masyakarakat tambang rakyat galian C. Terakhir, kelima, penambang menyedot pasir dari sungai dan menjualnya seharga Rp. 400.000/truk.

Dari lima model pertambangan pasir rakyat itu, menurut Wawan Kadir (43 tahun), salah seorang aktivis lingkungan di Banyuwangi mengatakan bahwa model yang pertama itu berpotensi memicu konflik dan pergeseran atas nilai di tengah masyarakat atas lingkungan hidup, baik itu pada ruang biotik maupun ruang abiotik.

“Ketamakan dan kerakusan dengan dukungan kekuatan modal yang besar memicu eksploitasi yang dekstruktif,” ketusnya kepada Warta Hijau pada Senin (2/1/2017).

Pasalnya, lanjut Wawan Kadir, pemilik lahan yang mengijinkan tanahnya untuk digali demi kepentingan pertambangan pasir juga akan memikirkan kelestarian tanah paska tambang. Nilai itu mengakar di tengah masyarakat sebagai pemilik lahan karena galian pasir bukanlah bisnis yang langgeng dan lestari. Berbeda dengan jenis SDA yang dapat diperbarui, misalkan menanami lahannya dengan tanaman pohon atau lainnya. Meski masih banyak juga lahan milik petani paska ditambang tidak dilakukan reklamasi untuk kepentingan revitalisasi lahan seyogyanya. 

Pertambangan pasir di Banyuwangi kebanyakan terletak pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Alirannya tersebar di beberapa sungai alam di Banyuwangi, seperti sungai Kalibaru, sungai Setail, sungai Bomo dan lain-lain. Sungai-sungai tersebut berhulu di pegunungan Ijen. Dengan demikian, pertambangan pasir letaknya terlokalisasi dan dapat diidentifikasi dengan mudah keberadaannya. Dengan kata lain, setiap terdapat sungai purba, material pasir sangat melimpah dan memicu pertambangan pasir rakyat hingga turun temurun di sekitar DAS.

DAS di Banyuwangi (Sumber: GIS Banyuwangi & Dinas PU Banyuwangi)Dinas Pertambangan Kabupaten Banyuwangi merinci bahwa saat ini hanya 11 pihak yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) galian C, sisanya lebih daripada 90 lokasi tambang di Banyuwangi tidak berijin. Apalagi setelah adanya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana kewenangan penerbitan IUP saat ini berada di pemerintah provinsi. Akhirnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Pertambangan Skala Kecil.

Dengan perubahan kebijakan tersebut, membuat proses perijinan bagi pengelola tambang rakyat juga semakin rumit. Kondisi ini memicu semakin maraknya tambang rakyat ilegal. Apalagi sosialisasi mengenai perijinan juga kurang merata di seluruh wilayah tambang galian C yang sebenarnya wilayah tersebut telah diidentifikasi oleh pemerintah. Dampaknya, selain kerusakan ekologi yang semakin tidak terkendali, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi dan pajak badan usaha pun melayang.

Pemegang IUP Galian C di Banyuwangi (Sumber: Timesindonesia.com & Kilassumberayu.com)

Menurut Hadi (35 tahun), salah seorang tengkulak, penertiban pertambangan pasir illegal di Banyuwangi yang akhir-akhir ini santer dilakukan oleh aparat juga seharusnya dibarengi dengan proses penyadaran di masyarakat. Parahnya lagi, yang terjadi malah banyak oknum aparat yang memeras terhadap petani pemilik lahan dan tengkulak pasir.

“Bagaimana mau tertib jika aparatnya suka pungli?” tanyanya balik kepada pewarta pada Minggu (1/1/2017).

Hadi menceritakan bahwa aparat cenderung menakut-nakuti daripada memberikan solusi mengenai pertambangan galian pasir itu. Sehingga bagi yang tidak mengetahui mengenai informasi perijinannya, banyak pihak menyuap aparat. Hal itu dilakukan karena mereka takut. Khawatir jika peluang pendapatannya mandeg, apalagi mencari pekerjaan juga sangat sulit pada masa sekarang ini.

Dengan begitu, timpal Wawan Kadir lagi, pelimpahan kewenangan IUP kepada pemerintah provinsi, secara tidak langsung memperpanjang rantai birokrasi dan distribusi informasi kepada masyarakat di daerah. Akibatnya, eksploitasi atas lingkungan untuk kepentingan galian C semakin merusak dan tak terkendali. Padahal, pemerintah seharusnya bisa membuat pos-pos informasi dan fasilitasi perijinan di wilayah-wilayah pertambangan pasir rakyat. Bukan seolah-seolah tutup mata dan masyarakat pelaku tambang selalu dipersalahkan jika terjadi pergeseran ekologi atau dikatakan tidak tertib.

Bekas penambangan yang telah direklamasi“Pemerintah bisa dikatakan abai dalam konteks pelanggaran HAM,” tegas Wawan Kadir.

Dalam penerbitan IUP, setidaknya ada empat persyaratan yang mesti dilalui oleh pemohon, yaitu syarat administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan. Segala sesuatu itu mesti memiliki ukuran, termasuk tambang galian C ini. Untuk itulah pemerintah membuat aturan dan alat-alat pengawasnya demi menghindari daya rusak yang menghancurkan terhadap lingkungan. Tata cara pengangkutan dari wilayah tambang ke lokasi bangunan sehingga tidak menimbulkan leachate yang menggangu pengguna jalan juga mesti sampaikan teknisnya. Selain itu terdapat tanggungjawab lainnya yang mesti dilaksanakan paska eksploitasi. Reklamasi tanah demi kepentingan revitalisasi lahan sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Oleh sebab itu, IUP mensyaratkan jaminan dalam bentuk biaya cadangan untuk revitalisasi paska tambang. Jika pengelola tidak melaksanakannya, dana jaminan tersebut bisa diekskusi oleh pemerintah untuk revitalisasi lahan. 

Keterangan lebih lanjut mengenai IUP bisa dipelajari melalui Perturan Gubernur Provinsi Jawa timur nomor 12 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Pertambangan Skala Kecil dan Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2014 tentang  Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Melalui peraturan tersebut, sangat jelas tugas pemerintah, selain fasilitasi perijinan tapi juga distribusi informasi mengenai pertambangan kepada masyarakat luas.

ridwan |

Penulis lepas yang gemar menjaga kebersihan.

blog comments powered by Disqus