Warga Wotgalih Minta Bupati Lumajang Stop Perusakan Gumuk Pasir

Jum, 16 Des 2016 11:41 WIB

  Berita

 tambang lumajang pasir besi lumajang desa wotgalih

lumajang

Oleh : Qhufron

Wartahijau – Perwakilan warga Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang didampingi LBH Ansor dan LPBH NU Jawa Timur menemui Bupati Lumajang untuk meminta klarifikasi dan mendesak agar perusakan gumuk pasir di desa Wotgalih segera dihentikan, Kamis (8/12/16).

Menurut koordinator warga, Ridwan (34), pihaknya bersama kuasa hukum warga meminta klarifikasi tentang adanya informasi bahwa Bupati sudah memberikan izin proyek wisata pesisir Wotgalih untuk pembangunan pacuan kuda.

“Kami ingin meminta klarifikasi kepada Bupati, karena ada informasi pembangunan areal pacuan kuda yang merusak gumuk pasir dan wilayah penghijauan di desa kami sudah mendapatkan izin dari Bupati Lumajang,” ungkap Ridwan.

Perwakilan warga juga meminta agar aktivitas perusakan lingkungan di Desa Wotgalih segera dihentikan. “Kami minta Bupati segera menutup dan menghentikan perusakan lingkungan di pesisir dengan dalih wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wotgalih,” tambah Ridwan.

Otman Ralibi, kuasa hukum warga dari LBH Ansor Jawa Timur, menyatakan pihaknya telah melayangkan surat somasi kepada Pemerintah Desa Wotgalih, dalam hal ini Kepala Desa untuk menghentikan kegiatan perusakan lingkungan di wilayah pesisir.

“Kamis pagi ini, sebelum bertemu Bupati Lumajang kami telah melayangkan surat somasi dan memberikan waktu satu  minggu kepada Kepala Desa. Jika somasi kami tidak ditanggapi, maka kami akan melakukan langkah hukum terhadap Kepala Desa Wotgalih baik secara pidana maupun perdata,” tutur Otman Ralibi.

Bupati Lumajang, Drs. As’ad Malik dalam pertemuan dengan warga di Pendopo Kabupaten, berjanji akan segera menghentikan aktivitas perusakan gumuk pasir di pesisir wotgalih sebelum kerusakan terjadi lebih parah lagi.

“Saya akan segera memanggil  Kepala Desa Wotgalih, H. Siswanto sebagai penyandang dana dan Camat Yosowilangun. Serta berkoordinasi dengan pihak Perhutani dan Kapolres Lumajang,  terkait wilayah yang terkena  proyek pacuan kuda di pesisir selatan dan keabsahan izin kepemilikan lahan,” ungkap As'ad Malik.

“Saya belum memberikan izin pembangunan areal pacuan kuda tersebut, apalagi jika merusak lingkungan. Saya memberikan arahan agar program  wisata desa tidak boleh merusak, harus ramah dengan lingkungan,” tegasnya.

blog comments powered by Disqus